NGAMPRAH,BBPOS- Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Bandung Barat menyambut baik langkah Presiden Prabowo mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Hal tersebut, setelah Presiden Prabowo melaksanakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/6/2025) lalu.
Wakil Ketua DPRD KBB, sekaligus Fraksi Gerindra Pipih Supriati didampingi Sekretaris Fraksi Gerindra Amung Mamur mengatakan, ini menunjukan sikap Presiden yang responsif dan cepat mengambil alih persoalan ini sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap suara masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Ini langkah yang tepat dan terukur dari seorang presiden.Kita semua mengapresiasi itu, Ini langkah konkret yang ditunggu masyarakat di Papua Barat Daya,” Ujar Pipih, Rabu (11/6/2025).
Ia menambahkan, isu kerusakan lingkungan di Raja Ampat menjadi sorotan luas publik, bahkan viral di berbagai platform media sosial.
“Kami dari fraksi Gerindra menyampaikan terima kasih banyak dan apresiasi kepada Presiden,” katanya.
Ia berharap dengan diterbitkan Perpres tersebut bisa menyelamatkan warisan alam dunia dari kerusakan akibat aktivitas pertambangan yang tidak selaras dengan prinsip konservasi.
Untuk diketahui, Pemerintah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat karena terbukti melanggar ketentuan lingkungan serta kawasan geopark.
Empat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
