NGAMPRAH,BBPOS- Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai melakukan evaluasi terhadap kebutuhan belanja pegawai di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Thejuandys, mengatakan pihaknya saat ini melakukan kunjungan dan pendalaman data di sejumlah mitra kerja, mulai dari Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Kimrum), hingga Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan belanja pegawai yang diusulkan setiap perangkat daerah benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami ingin mengetahui secara detail jumlah pegawai di setiap dinas, baik ASN, PPPK maupun tenaga paruh waktu. Kami juga melakukan pengecekan terkait kehadiran dan aktivitas kerja mereka sehingga dalam proses penganggaran nanti bisa lebih tepat dan terukur,” ujar Pither ditemui usai sidak di Dinas PUTR , Senin (8/7/2026).
Ia menjelaskan, verifikasi data pegawai menjadi penting agar alokasi anggaran yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan birokrasi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan para pegawai yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik.
Menurut Pither, masih terdapat tenaga kerja di lingkungan pemerintah daerah yang berpendidikan sarjana namun menerima penghasilan yang relatif rendah dibanding kebutuhan hidup saat ini.
“Rata-rata ada yang sudah lulusan S1 tetapi penghasilannya sekitar Rp2 juta per bulan. Kondisi ekonomi sekarang tentu menjadi perhatian kami. Karena itu kami ingin mendapatkan data yang akurat agar kebutuhan belanja pegawai bisa dihitung secara realistis dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran,” katanya.
Ia menegaskan, untuk sidak nantinya akan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati Bandung Barat sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah maupun komunikasi dengan pemerintah pusat terkait dukungan fiskal.
“Kami akan menyampaikan hasilnya kepada bupati. Harapannya ada perhatian lebih terhadap kesejahteraan pegawai, terutama mereka yang selama ini berkontribusi dalam pelayanan publik dengan penghasilan yang masih terbatas,” ucapnya.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD berharap penyusunan APBD 2027 dapat lebih tepat sasaran, transparan, serta mampu mengakomodasi kebutuhan pegawai tanpa mengabaikan efisiensi anggaran daerah.
