Ngamprah, BBPOS – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat (KBB) saat ini tengah mendata jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Hampir Miskin (Desil 3) dan Rentan Miskin (Desil 4).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) KBB Heri Pratomo mengatakan, masyarakat miskin baru yang dimaksud, masuk dalam Desil 3 dan Desil 4 terdapat 100 ribu Kepala Keluarga (KK).
“Diperkirakan masyarakat yang rentan miskin dari seluruh komponen itu kurang lebih ada 100 ribu kepala keluarga,” ungkap Heri saat ditemui, Senin (06/04/2020).
Heri menjelaskan, Warga miskin baru (Desil 3 dan 4) itu nantinya akan mendapatkan bantuan uang tunai serta pangan dari pemerintah daerah. Sementara Desil 1 dan Desil 2 yang masuk daftar Program Keluarga Harapan (PKH) bakal mendapat bantuan dari pemerintah pusat.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelontorkan anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk penguatan ekonomi warga dalam bentuk bantuan uang tunai dan pangan sebesar Rp500 ribu per kepala keluarga.
“Gubernur sudah merencanakan bantuan terkait dampak COVID-19. Di Bandung Barat itu mendapat kuota sebanyak 54.709 KK,” paparnya.
Ia memaparkan, di Bandung Barat yang tercatat di DTKS saat ini, jumlah masyarakat miskin baru itu hanya sebanyak 28.537 kepala keluarga. Jika kuota dari bantuan gubernur untuk 54.709 KK, maka masih ada sisa kuota sebesar 26.170 KK.
“Dinsos saat ini sedang melakukan pengumpulan data terkait warga diluar DTKS ini. Di dalamnya kan ada pengemudi ojek pangkalan, UKM, petani, lalu sektor pendidikan seperti guru honorer. Pokonya seluruh masyarakat yang rentan miskin itu sedang kita data dan sedang kita koordinasikan dengan masing-masing Dinas yang membawahinya,” terangnya.
Diluar DTKS lnjut dia, diperkirakan masyarakat miskin baru terdampak pandemi COVID-19 sebesar 100 ribu kepala keluarga. Sisa kuota bantuan dari Gubernur itu, akan diserahkan kepada masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 itu.
“Sementara dari gubernur itu sisa koutanya ada 26 ribu KK, jadi kurang lebih ada 74 ribu KK yang belum terfasilitasi,” ujarnya.
Untuk menutup jumlah kepala keluarga yang belum mendapat bantuan itu, Heri menyebutkan, Pemerintah Daerah KBB bakal turun tangan untuk menganggarkan kepada sekitar 74 ribu KK miskin baru akibat pandemi itu.
Skema bantuan yang bakal diberikan yakni uang tunai sebesar Rp300 ribu dari APBD dan bantuan sembako senilai Rp200 ribu dari Kemensos.
“Kalau dihitung diberikan bantuan selama 4 bulan. Rp300 ribu kali 4 bulan dikali 74 ribu KK kurang lebih 90 miliar anggaran yang dibutuhkan untuk bantuan sembako kepada masyarakat rentan miskin yang terdampak COVID-19,” pungkasnya.
