NGAMPRAH,BBPOS- Pemerintah pusat secara resmi mengeluarkan larangan penjualan gas elpiji 3kg di warung maupun toko kelontongan per tanggal 1 Februari 2025.
Akibat kebijakan tersebut tidak sedikit masyarakat di Kabupaten Bandung Barat yang mengeluh lantaran bingung harus membeli gas ke pangkalan secara langsung.
Seorang warga Padalarang, Hendar (39), mengatakan, dirinya mengakui untuk saat ini pembelian gas 3kg sudah susah dilakukan di warung dekat rumahnya.
“Kemarin udah mulai sulit nyari, kalau pun ada di warung harganya naik jadi Rp24 ribu. Biasanya beli di warung Rp22-23 ribu per tabung,” katanya, Senin (3/2/2025).
Pria yang berprofesi sebagai tukang cilok keliling ini menambahkan, warung-warung yang biasa menjual gas melon tersebut sudah tidak ada stok.
“Lima warung saya datangi enggak ada gas 3 kilogram. Katanya lagi sulit sekarang dan penyebabnya tidak diketahui,” katanya.
Warga lain, Agus mengatakan, kebijakan ini dinilai belum tepat dilakukan oleh pemerintah pusat lantaran tidak semua wilayah memiliki pangkalan gas.
“Sore, hari Kamis itu gas habis. Saya muter-muter nyari ke warung-warung nggak ada. Besoknya saya nggak jualan karena belum nemu gas,” katanya.
Ia menambahkan, dirinya mendapatkan gas di keesokan harinya, itupun dibatasi. Satu orang hanya bisa membeli satu tabung, dengan syarat menunjukan KTP.
“Biasa beli dua tabung, tapi beli dua tabung harus bawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP. Saya beli dengan harga Rp20 di agen Padalarang,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) KBB, Ricky Riyadi menyatakan jika kelangkaan itu merupakan dampak dari surat edaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor B.570/MG.05/DJM/2025 pada 20 Januari 2025.
“Biasanya menyalurkan ke warung-warung, kini sudah tidak bisa ke pengecer. Jadi memang bukan kelangkaan sebetulnya. Masalahnya, (konsumen) harus (beli) ke pangkalan,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengajukan permohonan kepada PT Pertamina untuk menunda kebijakan tersebut, sebelum jumlah pangkalan menyebar secara merata.
Selama ini sambung Ricky, keberadaan pangkalan di daerah satu dengan daerah lainnya berbeda. Terutama di daerah terpencil jangkauannya ke konsumen lebih jauh, sehingga diperlukan pangkalan yang mendekatkan ke konsumen.
“Dengan situasi ini, saya akan mengajukan permohonan kepada Pertamina agar menunda dulu kebijakan itu. Kita akan bersurat mengajukan permohonan agar keberadaan pangkalan lebih merata lagi,” paparnya.
Sekretaris Disperindag KBB, Rakhmat Suryadji menyebutkan jumlah agen LPG 3 kg di wilayah Bandung Barat saat ini 41 agen. Kemudian agen didistribusikan ke 1.033 pangkalan yang tersebar di 16 Kecamatan melalui 165 desa.
“Alokasi tabung gas elpiji untuk wilayah KBB tahun 2024 saja sebanyak 16.895.667 tabung. Itu untuk disebarkan ke 41 pangkalan,” pungkasnya.
