NGAMPRAH,BBPOS- Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Muhamad Mahdi, menyoroti minimnya alokasi anggaran pada sejumlah Perangkat Daerah (PD) yang dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program dan aktivitas kedinasan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD dalam pembahasan persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Mahdi meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi keuangan daerah, terutama menyangkut realisasi pendapatan dan belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran yang dialami sejumlah PD perlu menjadi perhatian serius agar penyusunan APBD 2027 dapat mengakomodasi kebutuhan riil masing-masing perangkat daerah.
“Persoalannya, anggaran di PD ini sangat minim. Ini yang membuat para PD agak kebingungan untuk melakukan aktivitas kedinasannya,” ungkap Mahdi, Rabu (18/11).
Ia menjelaskan, persoalan tersebut mengemuka setelah DPRD menerima penyampaian nota komisi yang berisi sejumlah catatan hasil pembahasan masing-masing komisi.
Sebagai tindak lanjut, DPRD meminta TAPD memaparkan secara terperinci persiapan penyusunan APBD 2027. Namun, sebelum masuk pada proyeksi anggaran tahun mendatang, evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah pada 2026 dinilai perlu dilakukan.
Mahdi secara khusus menyoroti penurunan realisasi pendapatan daerah pada 2026 yang berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Kondisi tersebut turut memengaruhi ruang gerak penganggaran, termasuk pemenuhan kebutuhan program dan kegiatan di masing-masing PD.
Menurutnya, pembahasan bersama TAPD harus mampu mengurai persoalan anggaran secara menyeluruh, mulai dari kapasitas pendapatan daerah hingga kebutuhan belanja setiap perangkat daerah.
Dengan demikian, penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada alokasi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia berharap evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki perencanaan dan tata kelola keuangan daerah. Alokasi anggaran diharapkan dapat disusun secara lebih proporsional sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Mudah-mudahan rapat sekarang ini kita akan detail satu per satu akan kita urai, tujuannya agar Bandung Barat semakin baik, semakin baik, dan semakin baik, insyaallah,” pungkasnya.

