BANDUNG,BBPOS- Ketua Fraksi PDI-P KBB, Rahmat Mulyana menyoroti tajam tentang anggaran Pokir dewan tahun 2023 yang belum juga bisa dilaksanakan KBB, enggan mencairkan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berbagai dalih.
Hal tersebut, membuat Rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama Tim TAPD sempat memanas.
Sedangkan tercantumnya usulan dewan tersebut sudah disepakati bersama TAPD, melalui Peraturan Daerah (Perda) yang sudah diketuk palu sebelumnya, pada Sidang Paripurna Dewan.
“Tidak sesuai dengan komitmen, padahal itu sudah dibahas di Banggar, disepakati oleh TAPD. Tapi giliran program itu mau dilaksanakan tidak bisa dicairkan dengan alasan muter-muter. Tidak ada anggaran lah, tidak inilah, itulah,” Ujar Rahmat Mulyana saat ditemui disela-sela Banggar di Hotel Kamboti-Bandung Senin (23/10/2023).
Ia menilai, para anggota dewan yang memiliki usulan program pembangunan tersebut kecewa berat. Karena aspirasi masyarakat yang disampaikan pada reses dewan, tidak terealisasi.
Anehnya lagi sambung Rahmat, program pembangunan yang digulirkan Bupati Bandung Barat saat itu, bisa berjalan.
Sebagai contoh, ia mengajukan bantuan ternak buat masyarakat. Hal itu sejalan dengan program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
“Jadi pokir yang kita usulkan inipun, hasil pemilahan kita mana yang prioritas, mana yang ditangguhkan dulu. Lha, sepeserpun tahun ini tidak dicairkan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pokir yang diusulkan dewanpun merupakan program pembangunan demi kepentingan masyarakat juga. Tiga kali reses dalam setahun, dewan menyerap aspirasi masyarakat kemudian dipilah yang menjadi skala prioritas.
Ia menegaskan, berbanding terbalik ada diantaranya ada anggota dewan disinyalir main belakang, programnya bisa berjalan karena dicairkan anggarannya.
“Saya bisa saja waktu itu mencairkan. Tinggal telpon ke Pak Hengki (Bupati Bandung Barat saat itu), karena saya juga cukup dekat dengan beliau. Tapi tidak saya lakukan, karena saya ketua fraksi punya perasaan. Bagaimana dengan anggota fraksi lainnya,” ungkapnya.
Tidak terealisasinya program pembangunan dewan tersebut, bukan contoh yang baik. Ramul menyebut, bukan tindakan seorang pemimpin yang berkarakter.
Ia menilai, TAPD bermain-main dengan komitmen yang dibangun bersama dewan.
“Ini lembaga besar, dewan ini lembaga besar. Bukan lembaga asal-asalan. Tidak boleh main-mainlah,” tegasnya.
Disinggung tentang adanya desakan bentuk Pansus 4 untuk membahas persoalan tersebut, Ramul menyatakan setuju-setuju saja.
“Kalau demi kebaikan dan perbaikan ke depannya, kenapa tidak. Semoga saja ini jadi bahan pembelajaran buat ke depannya,” pungkasnya.***
