NGAMPRAH,BBPOS- Puluhan buruh yang tergabung Koalisi Serikat Enam Pekerja Bandung Barat menggeruduk kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa 26 November 2024 sore.
Aksi tersebut dilakukan mendesak Bawaslu menindak tegas pelanggaran pemilu dugaan money politik atau politik uang setelah sejumlah video bagi-bagi amplop viral di media sosial.
“Hari ini banyak video dugaan money politik, stakeholder terkait belum bertindak tegas. Kami meminta Bawaslu turun tangan,” kata Koordinator Massa Aksi, Dede Rahmat.
Ia menambahkan, pihaknya meminta Bawaslu menindak tegas pelaku money politik tanpa pandang bulu. Langkah ini penting untuk mewujudkan pemilu jujur, adil, dan transparan. Apabila Bawaslu tak bisa bertindak, maka buruh mengancam menindak para pelaku.
“Kami minta kepala desa, RT, RW dan siapapun yang melanggar money politik kita minta tindak tegas. Kalau aparat gak Bawaslu gak mau bertindak, buruh yang akan bertindak. Kalau ditemukan gusur bawa ke sekretariat buruh,” tambahnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, Bawaslu selama ini terkesan macam ompong karena kasus-kasus pelanggaran yang mengemuka tak pernah di tindak tuntas. Misalnya, kasus netralitas aparat desa di Kecamatan Gununghalu, hingga saat ini langkah dari Bawaslu tak terlihat.
“Kami juga belum melihat kejelasan kasus kepala desa beberapa pekan lalu. Kami ingin mengawal pemilu bersih dan menghasilkan pemimpin tanpa suap,” katanya.
Ia menilai tindakan cepat Bawaslu penting agar warga yang mengaku menerima money politik bisa dilindungi. Namun demikian, kaum buruh siap melakukan pendampingan dan pelindungan kepada warga yang mengaku dapat amplop dari salah satu calon.
“Jika gak ada langkah serius dari Bawaslu, kami buruh akan jaga warga yang mengaku menerima money politik agar tidak kena intimidasi dan rasa aman,” tandasnya.
