NGAMPRAH,BBPOS- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi bertempat di Hotel Novena Lembang. Selasa, (12/8).
Hal tersebut, bertujuan untuk membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi sekaligus Penandatanganan Komitmen Bersama Antikorupsi.
Dalam acara tersebut dihadiri Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Ikhwan Mulyawan, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah II, pimpinan DPRD, para kepala OPD, Camat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun anggaran 2025.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar rapat koordinasi biasa, melainkan peneguhan sikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran integritas.
“Korupsi itu seperti rayap. Ia tidak langsung terlihat, tapi sedikit demi sedikit menggerogoti dari dalam. Ketika disadari, kerusakan sudah parah, bukan hanya pada bangunan fisik, tapi juga pada kepercayaan rakyat, masa depan generasi, dan marwah pemerintahan,” Katanya.
Masih kata Jeje, dokumen Komitmen bersama Antikorupsi yang tertuang ada 10 poin strategis. Dari mulai pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penolakan gratifikasi, transparansi kerja, pengendalian risiko berbasis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), hingga perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (whistleblower).
“Integritas tidak cukup diucapkan, tapi harus dibangun dan dijaga bersama. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi bersama DPRD, perangkat daerah, BPKP, KPK, dan seluruh pemangku kepentingan, kita bisa menciptakan Bandung Barat yang bebas korupsi dan menjunjung tinggi amanah rakyat,” Ujarnya.
Oleh sebab itu, PIC Jawa Barat KPK Wilayah II, yang hadir mendampingi jalannya acara, memberikan arahan teknis dan apresiasi atas inisiatif Pemkab Bandung Barat dalam memulai pemerintahan baru dengan komitmen kuat terhadap integritas.
Sementara itu, BPKP Jawa Barat menekankan pentingnya penguatan SPIP agar capaian minimal tetap berada di level 3 sebagai indikator tata kelola yang baik.
Ia juga menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi siapapun yang melanggar integritas, baik dari internal pemerintahan maupun pihak luar yang mencoba mengintervensi kebijakan.
“Lima tahun ke depan, visi Bandung Barat AMANAH akan menjadi pondasi. Amanah berarti agamis, maju, adaptif, nyaman, aspiratif, dan harmonis. Semua ini mustahil tercapai jika masih ada celah korupsi,” Pungkasnya.
