NGAMPRAH,BBPOS- Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail melantik dan mengambil sumpah jabatan ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Gedung Ballroom, Kamis (30/7/2026).
Pelantikan tersebut meliputi dua pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), 56 pejabat administrator, 60 pejabat fungsional, serta penyerahan surat keputusan penugasan kepada 112 kepala sekolah dasar (SD).
Dalam rotasi pejabat eselon II, Asep Dendih yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub). Sementara Moch Ridwan Epi bertukar posisi dengan menempati jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim, mengatakan pelantikan kali ini mencakup pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional, hingga penyerahan surat keputusan penugasan kepala sekolah.
“Untuk kepala sekolah belum seluruhnya karena masih ada mekanisme yang harus ditempuh. Yang dilantik hari ini baru sebagian sesuai proses yang telah selesai,” kata Ade Zakir usai pelantikan.
Menurutnya, seluruh jabatan administrator yang telah melalui proses kini sudah terisi. Sementara rotasi dua pejabat eselon II merupakan hasil evaluasi dan pertimbangan pimpinan untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah.
“Untuk eselon II hanya rolling. Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertukar posisi. Itu merupakan hasil penilaian pimpinan sehingga dipandang perlu dilakukan pertukaran jabatan,” ujarnya.
Ade Zakir mengungkapkan, saat ini masih terdapat enam jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih kosong di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Pemerintah daerah segera memulai tahapan pengisian jabatan tersebut.
“Pak Bupati sudah mengambil langkah terkait pengisiannya. Mulai besok kami akan menginventarisasi dan menyiapkan seluruh tahapan yang diperlukan. Kami berharap prosesnya sudah mulai berjalan pada Agustus,” katanya.
Ia menjelaskan, pengisian jabatan pimpinan tinggi maupun sejumlah jabatan lainnya harus menunggu rekomendasi dari instansi terkait, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk jabatan camat.
“Untuk pengisian jabatan ini kami harus menunggu rekomendasi. Selama rekomendasi belum terbit, kami belum bisa melakukan pelantikan,” jelasnya.
Ade Zakir menegaskan, rotasi dan mutasi pejabat merupakan kewenangan Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan pertimbangan untuk menjaga keseimbangan serta meningkatkan efektivitas kinerja perangkat daerah.
