BANDUNG,BBPOS- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi raihan kelima secara berturut-turut sejak LKPD Tahun 2021 dan keenam sepanjang sejarah Kabupaten Bandung Barat. Prestasi itu sekaligus memperkuat posisi pemerintah daerah dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan publik di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan dalam membangun tata kelola keuangan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Alhamdulillah, Pemkab Bandung Barat kembali menerima Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2025. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi bukti nyata komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sesuai semangat Bandung Barat AMANAH,” kata Jeje, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi indikator bahwa sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Jeje juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bandung Barat yang menjalankan fungsi pengawasan serta kepada BPK RI yang terus memberikan pendampingan dan masukan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terlena dengan capaian tersebut. Menurutnya, predikat WTP harus mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan cepat berpuas diri. WTP harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik yang semakin baik,” tegasnya.
Secara politik pemerintahan, capaian ini menjadi modal penting bagi Pemkab Bandung Barat dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBD. Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga disiplin anggaran dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
Ke depan, Pemkab Bandung Barat berkomitmen terus memperkuat sistem pengendalian internal, meminimalisasi potensi temuan, serta memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan daerah.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 tersebut diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat kepada Bupati Bandung Barat bersama Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
