PADALARANG, BBPOS- Polemik tidak cairnya dana hibah DPD KNPI Bandung Barat sebesar Rp. 250 juta terus bergulir.
Untuk diketahui sebelumnya, pengurus DPD KNPI KBB menggeruduk Gedung DPRD Bandung Barat untuk meminta advokasi. Seakan menemui jalan buntu, belum ada kabar tindak lanjut dari dewan mengenai aduan organisasi kepemudaan ini.
“Terus terang kami kecewa tidak adanya tindak lanjut dari ketua DPRD. Aduan kami tidak direspon dengan benar,” ucap Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI KBB, Lili Supriatna, Selasa 19 Desember 2023.
Dirinya menyebut, harus mengadu kepada siapa lagi saat tidak ada respon dari wakil rakyat tersebut. Dia menilai, Pj Bupati seorang yang paham anggaran dan perundang-undangan. “Tapi Bandung Barat terjadi stagnan,”jelasnya
Diketahui, Bupati Bandung Barat sudah mengeluarkan surat keputusan bupati Nomor: 100.3.3.2/Kep-837-Dispora 2023 tentang Penetapan Bantuan Hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bandung Barat Anggaran 2023 menetapkan bantuan hibah kepada KNPI KBB Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp250.000.000 dengan penerima hibah bernama Iip Saripudin yang dikeluarkan pada tanggal 21 September 2023 dan ditandatangani Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif.
Lili menjelaskan, dengan keluarnya SK Bupati itu, secara legal formal berketetapan hukum, serta KNPI Bandung Barat berhak mendapat hibah itu. “Jadi kami mempertanyakan dari sisi mana ketegasan dan keberhasilan dari seorang Pj Bupati untuk melakukan perbaikan di Bandung Barat dalam kurun waktu hitungan masuk ke 100 hari kerja,” ungkap Lili.
Walaupun begitu, Lili menyebutkan, awalnya dirinya bangga terhadap pernyataan Pj Bupati yang menyatakan, akan pasang badan untuk kepentingan masyarakat.
“Pernyataan Pj Bupati menurut saya geli. Gak usah pasang badan seperti itu. Tapi itu sebuah kewajiban kepada masyarakat sesuai cita-cita terbentuknya Bandung Barat,” jelasnya
Lili menilai seiringnya bergulirnya waktu, arah Pemerintah Bandung Barat yang dipimpin oleh Pj Bupati pun menjadi tidak terukur. Salah satu contohnya seperti tidak adanya pembinaan terhadap kepemudaan, juga insan olahraga.
“Hibah KNPI dihapus tanpa ada tendeng aling-aling juga hibah untuk KONI, Karangtaruna dihapus. Bahkan hibah untuk sarana olahraga lapang voli juga dihapus. Jadi perjalan Pemda Bandung Barat hari ini tidak jelas arahnya mau dibawa kemana padahal tinggal endingnya saja selama 16 tahun ini,” katanya
Lebih lanjut kata Lili, kehadiran Pj kinerja di tingkatan eselon dua semakin kelimpungan dengan aturan yang disampaikan Pj Bupati terhadap anak buahnya tersebut. “Malah semakin jelas pelayanan terhadap masyarakat semakin tidak terasa. Bahkan hubungan pemerintah dengan masyarakat semakin jauh. Jadi kinerja Pj Bupati harus dikoreksi oleh semua elemen masyarakat,”tandasnya***
