NGAMPRAH,BBPOS- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp2,71 triliun. Sementara pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,66 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sekitar Rp58,37 miliar.
Angka tersebut menjadi bagian dari hasil pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan APBD 2027.
Wakil Ketua DPRD KBB, Asep Dedy, mengatakan pembahasan APBD tidak hanya melihat besaran anggaran, tetapi juga memastikan kebijakan pendapatan dan belanja daerah sejalan dengan arah pembangunan serta kemampuan fiskal daerah.
“Dari hasil pembahasan, pendapatan daerah setelah pembahasan sebesar Rp2.669.433.570.350, sedangkan belanja daerah sebesar Rp2.718.887.032.968,” ujar Asep Dedy dalam penyampaian pandangan Banggar. Senin (31/8).
Dengan postur tersebut, kata dia, terdapat defisit sebesar Rp58.375.152.295. Kondisi tersebut menjadi salah satu catatan yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2027.
Ia juga mendorong Pemkab Bandung Barat lebih proaktif menggali potensi pendapatan daerah, khususnya melalui optimalisasi pajak dan retribusi.
Menurutnya, upaya peningkatan pendapatan dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi sistem perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, serta optimalisasi pengelolaan pendapatan transfer dan sumber penerimaan lainnya.
Di sisi belanja, DPRD meminta pemerintah daerah memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Pengalokasian anggaran juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta target pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.
“Program yang dianggarkan harus memiliki skala prioritas, terutama kegiatan yang penting dan mendesak serta bersentuhan langsung dengan kepentingan dan pelayanan masyarakat,” katanya.
Asep menegaskan, berbagai catatan dan rekomendasi hasil pembahasan Banggar diharapkan ditindaklanjuti Pemkab KBB sebagai bahan penyempurnaan Rancangan APBD 2027.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dan kebutuhan pembangunan.
Menurut Jeje, kebijakan anggaran yang dituangkan dalam APBD harus diarahkan untuk mendukung kinerja pemerintahan sekaligus memperkuat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta TAPD yang telah terlibat dalam pembahasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Jeje berharap APBD 2027 dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
“Penyusunan APBD harus memberikan dampak positif bagi kinerja pemerintahan daerah maupun pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat,” ujar Jeje.
Dengan pendapatan Rp2,66 triliun dan belanja Rp2,71 triliun, pemerintah daerah bersama DPRD masih memiliki pekerjaan untuk memastikan struktur anggaran 2027 tetap sehat, realistis, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
