NGAMPRAH,BBPOS- Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat mulai merancang ulang sistem angkutan umum melalui kajian rerouting atau penataan ulang trayek sebagai langkah awal modernisasi transportasi.
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan KBB, Retno Handayani, megatakan kajian akan dilakukan secara mendalam untuk memastikan penataan trayek dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Oleh sebab itu, modernisasi transportasi harus dimulai dari perencanaan yang tepat dan terukur.
“Dari dua trayek utama, Lembang dan Padalarang–Parongpong serta Cisarua–Lembang. Kita kaji kelayakannya. Setelah itu, kita akan duduk bersama Organda, koperasi, provinsi, dan tenaga ahli,” kata Retno, Selasa (4/11/2025).
Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa trayek menuju Lembang memiliki potensi strategis yang selama ini belum dimaksimalkan.
“Di sepanjang rute itu ada Kantor Pemkab Bandung Barat, Kantor DPRD, hingga kawasan wisata. Harusnya ini bisa jadi poros utama percontohan layanan publik yang modern,” ujarnya.
Dia menilai modernisasi transportasi bukan hanya soal rute, melainkan juga perubahan paradigma. Ia mendorong sistem angkutan umum terintegrasi, berbasis digital, serta dapat menjadi pengumpan (feeder) bagi layanan lain seperti BRT dan kereta cepat.
“Seandainya, dari rumah naik kereta cepat, turun di Padalarang, lanjut naik angkot modern ke Lembang. Lebih murah, lebih ramah lingkungan, dan tidak repot,” katanya.
Meski begitu, Ia mengakui bahwa transformasi ini tidak mudah. Penyesuaian kebijakan kerap menimbulkan resistensi, terutama dari pemilik angkot yang khawatir kehilangan penghasilan.
“Kita tidak akan menggusur. Kita akan geser. Kendaraan lama bisa diarahkan menjadi kendaraan pariwisata. Seperti di Jogja, bukan kendaraan bagus yang dicari wisatawan, tapi yang obrog-obrog itu,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat sangat penting untuk mengubah kebiasaan berkendara, terutama di kawasan wisata yang rawan macet akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi.
“Kita harus biasakan pakai kendaraan umum. Supaya nanti ketika ada kebijakan seperti car-free day di hari Jumat, masyarakat tidak kaget. Pegawai Pemda tidak boleh bawa kendaraan pribadi—itu salah satu ide yang sedang kita godok,” ujarnya.
Ia menyebutkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti penataan shelter, penyediaan lahan parkir kendaraan pribadi, hingga sinkronisasi antartrayek. Bahkan wilayah selatan seperti Cikalong dan Rajamandala mulai dipertimbangkan untuk dijadikan feeder BRT.
“Bus Madona masih banyak peminatnya. Tapi yang kita dorong adalah bagaimana agar kendaraan-kendaraan itu tidak ngetem, tidak ugal-ugalan, tapi masuk dalam sistem,” Pungkasnya.
