NGAMPRAH,BBPOS- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Barat terus memperkuat tata kelola keuangan daerah dengan menyelenggarakan sosialisasi sekaligus pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan (SHS).
Kegiatan tersebut mencakup SHS Tahun Anggaran (TA) 2025 serta penyusunan Rancangan Perbup SHS TA 2026.
Kepala BKAD, Heru Budi Purnomo menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah proaktif Pemkab Bandung Barat untuk menjaga pengelolaan anggaran tetap cermat, transparan, dan berkesinambungan.
“Tantangan dalam penyusunan APBD semakin kompleks. Karena itu, konsistensi dan akuntabilitas adalah hal mutlak,” ujar Heru.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut bukan hanya membahas kebutuhan anggaran untuk 2025, tetapi juga menyiapkan fondasi harga satuan untuk 2026 sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah. “Ini wujud upaya kita menciptakan efisiensi anggaran yang berkelanjutan,” katanya.
Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi SKPD
Sosialisasi ini diikuti seluruh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Heru menyebut setidaknya ada tiga tujuan utama kegiatan tersebut:
Pertama, peningkatan Pemahaman Teknis, Memperkuat pemahaman SKPD mengenai ketentuan harga satuan dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran.
Kedua, Jaminan Kualitas Anggaran, Mendorong konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap alokasi anggaran yang dituangkan dalam APBD.
Dan ketiga Partisipasi Konstruktif, Menyediakan ruang diskusi bagi perangkat daerah untuk memberikan masukan terhadap draf regulasi sehingga Perbup yang dihasilkan implementatif dan sesuai kebutuhan lapangan.
Heru berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk menyelaraskan data harga satuan, mengingat SHS akan menjadi pedoman utama bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada tahun-tahun berikutnya.
Apresiasi dan Komitmen Transparansi
Ia juga mengapresiasi keaktifan seluruh peserta dalam memberikan pandangan dan masukan selama kegiatan berlangsung.
“Kontribusi Anda sangat berharga. Semangat transparansi anggaran dan ketaatan pada regulasi adalah wujud komitmen kita bersama menuju Bandung Barat Amanah,” tutup Heru.
Hasil sosialisasi beserta seluruh masukan akan menjadi bahan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan, yang diharapkan segera diterbitkan sebagai pedoman resmi dalam pengelolaan keuangan daerah.
