NGAMPRAH,BBPOS- Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan komitmennya untuk menerapkan aturan secara tegas dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat.
“Saya tidak menutup diri. Kami siap mendukung elemen masyarakat apabila menemukan hal janggal di Bandung Barat, dan hal itu akan segera ditindaklanjuti,” ujar Jeje.
Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih serta membuka ruang bagi partisipasi publik untuk mewujudkan Bandung Barat yang lebih baik.
Jeje menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Polres dan Kejaksaan, untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran hukum di lingkungan pemerintahan ditangani secara profesional.
“Saya akan berkoordinasi dengan Polres dan Kejaksaan untuk mengusut semua ini,” tegasnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan mentolerir tindakan melawan hukum dalam bentuk apa pun. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi, ia akan memerintahkan Inspektorat dan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pemeriksaan secara detail.
“Bila ada laporan dugaan penyalahgunaan wewenang administrasi maupun korupsi, saya akan segera perintahkan Inspektorat dan meminta APH melakukan pemeriksaan detail,” ucapnya.
Lebih lanjut, Jeje menekankan akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti melanggar hukum, termasuk melakukan evaluasi jabatan di berbagai level.
“Jika mereka terbukti, tentunya akan segera dilakukan evaluasi atau penggantian, baik di level kasi, kabid, sekdis, kabag, kepala dinas, kepala badan, para asisten, maupun staf ahli, termasuk sekda,” tandasnya.
