CIHAMPELAS,BBPOS,- Masyarakat di dua desa Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) memasang banner tidak akan ikut serta dan berpartisipasi dalam Pilkada 2024 sebelum jalan rusak di wilayah mereka diperbaiki.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dan kekesalan masyarakat terhadap Pemda Bandung Barat lantaran jalan di wilayah mereka sudah 12 tahun tak kunjung diperbaiki oleh Pemda Bandung Barat.
Kepala Desa Tanjungjaya, Tintin Marllina mengatakan, warga yang kesal dengan kondisi jalan rusak itu kemudian melakukan aksi protes dengan cara menanam pohon pisang di sepanjang jalan berlubang.
Selain itu, masyarakat juga memasang spanduk bertuliskan ‘Masyarakat Desa Mekarjaya dan Tanjungjaya tidak akan ikut serta dalam Pilkada sebelum Jalan Kabupaten Cihampelas – Bunder diperbaiki’ pada hari ini.
“Masyarakat Desa Mekarjaya dan Tanjungjaya mengultimatum Pilkada karena pejabatnya tidak respons. Mereka menyatakan sikap tidak akan ikut serta dalam Pilkada 2024 sebelum jalan Kabupaten Cihampelas-Bunder diperbaiki,” ujar Tintin saat ditemui di Kantor Desa Tanjungjaya, Kamis (27/10/2022).
Spanduk berisi ultimatum dari masyarakat di dua desa itu rencananya akan di pasang di pusat keramaian Kecamatan Cihampelas dan di depan kantor pemerintahan.
“Di depan Kantor Kecamatan Cihampelas, di perempatan Jalan Cihampelas, di perempatan Desa Mekarjaya dan 1 lagi di Desa Tanjungjaya tepatnya diperempatan Mareleng,” kata Tintin.
Pernyataan sikap masyarakat di dua desa ini merupakan aksi protes lanjutan setelah mereka melakukan aksi protes jalan rusak dengan menanam pepohonan di sepanjang jalan berlubang di desa mereka.
“Penanaman pohon ini merupakan aksi yang kesekian kalinya sebagai protes masyarakat. Ini mungkin bentuk rasa kekesalan warga terhadap pemerintah. Sedangkan kami selaku Pemerintah Desa Tanjungjaya sudah mengajukan perbaikan setiap tahun di Musrenbang tapi gak pernah ada tanggapannya,” kata Tintin.
Jauh sebelum aksi penanaman pohon imi, masyarakat Tanjungjaya juga pernah menggelar aksi unjuk rasa dengan menggeruduk Kantor Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang (PUTR) Bandung Barat memuntut perbaikan jalan yang sama.
“Pernah tahun 2018 masyarakat kami demo ke Dinas PUTR. Kalau gak salah waktu itu masa sebanyak 3 truk dengan rombongan motor. Tapi gak ada hasil. Buktinya sampai sekarang tidak ada perbaikan jalan,” tutupnya.
