NGAMPRAH, BBPOS,- Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Agus Sumartono menilai maraknya bencana yang terjadi di wilayahnya terjadi akibat adanya alih fungsi lahan.
Menurutnya, seperti di wilayah Lembang, KBB yang seharunya dijadikan daerah resapan disebut banyak berumah menjadi areal permukiman serta perhotelan dan lokasi wisata.
Dia mengkhawatirkan potensi ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah tersebut. Seperti yang sempat terjadi di Jalan Pasir Ipis, Kampung Lebak Cihideung, Desa Jayagiri, Lembang.
“Alih fungsi lahan yang mengesampingkan ekologis. Sehingga, hal itu memicu potensi bencana, seperti banjir bandang dan tanah longsor bisa menjadi ancaman serius ketika turun hujan deras,” ujar Agus, Jumat (2/9/2022).
“Saat itu ada satu warga meninggal dunia dan tiga lainnya luka-luka akibat longsor dan alih fungsi lahan,” sambungnya.
Ia menilai, salah satu wilayah di Kecamatan Lembang yang masuk dalam Kawasan Bandung Utara (KBU), yakni Desa Jayagiri. Perkembangan permukiman di daerah tersebut cukup pesat yang menciptakan lingkungan padat penduduk sehingga berpengaruh pada tangkapan air.
“Oleh karenanya ketika hujan turun air tidak terserap tanah namun meluncur ke daerah bawah atau Kota Lembang,” ujarnya.
Bahkan, sambung dia, kondisi itu diperburuk lagi dengan drainase di pinggir Jalan Raya Lembang. Akibatnya, ketika terjadi hujan deras terjadi banjir di depan Pasar Panorama.
“Jadi kalau terjadi hujan deras, daerah sekitar Pasar Panorama Lembang kerap banjir. Kejadian terakhir, bahkan ketinggian air mencapai hampir 30 cm,” bebernya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Lembang Jalaludin menyebutkan, pembangunan di wilayah KBU tergolong masif sehingga berpengaruh besar terhadap keseimbangan lingkungan.
“Dampak yang paling dirasa adalah banjir di sekitar Pasar Panorama dan semakin ke sini kondisinya jadi lebih parah,” sebutnya.
Ia menjelaskan, kejadian banjir juga bisa diakibatkan kesalahan konstruksi bangunan yang tidak disesuaikan dengan kondisi alam KBU, perizinan, sampai perencanaan.
Untuk itu, tambah dia, sebaiknya dalam setiap pembangunan di KBU masyarakat setempat dilibatkan. Sebab merekalah yang tahu kondisi lingkungan termasuk dengan potensi kebencanaannya.
“Kondisi itu terjadi karena alih fungsi lahan di daerah atas Kota Lembang,” tegasnya yang juga Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (Abpednas) KBB ini.
