Bandung,BBPOS – 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi dihadirkan dalam persidangan pengurusan RDTR Meikarta. Kehadiran mereka dalam persidangan tersebut terkait fasilitas berangkat ke Thailand yang diterima.
Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus suap Meikarta di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (1/4/2019). Dari 20 anggota DPRD yang dihadirkan diantaranya merupakan pimpinan DPRD.
Saat ini, sidang masih berlanjut dengan pemeriksaan anggota DPRD Bekasi oleh tim JPU. JPU KPK tengah menanyakan keterangan saksi terhadap Ketua DPRD Bekasi Sunandar, dan Wakil Ketua DPRD Mustakim.
Sebelumnya, koordinator JPU KPK kasus Meikarta, I Wayan Ryana mengatakan, para anggota DPRD Bekasi yang bakal dihadirkan ke persidangan sekitar 20 orang. Kapasitas mereka dihadirkan sebagai saksi terkait aliran dana dari Meikarta.
Para anggota dewan tersebut dipanggil terkait kegiatan jalan-jalan ke Thailand. Pasalnya, dalam persidangan para anggota dewan ini diketahui menerima fasilitas pergi ke Thailand berkaitan dengan proyek perizinan Meikarta.
“Iya membahas itu. Kita juga akan menghadirkan satu orang pegawai travel,” ujarnya.
Dalam proses penyidikan terhadap Neneng sebelumnya, KPK sempat memeriksa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi.
Selain itu, KPK juga sempat menyatakan ada dugaan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu menerima fasilitas wisata bersama keluarganya ke Thailand.
Fasilitas itu diduga KPK terkait pembahasan rencana detail tata ruang (RDTR) di DPRD yang masih terkait kepentingan Meikarta.
Selanjutnya, KPK juga menyatakan ada pengembalian duit senilai Rp 180 juta dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam proses penyidikan kasus ini. (AY)
