LEMBANG,BBPOS- Sebanyak 1,4 juta penerima manfaat bantuan sosial (bansos) dan sekitar 1.900 pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) terindikasi terlibat aktivitas judi online (judol) hingga pertengahan 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, data tersebut masih dalam proses pendalaman dan klarifikasi untuk memastikan pihak-pihak yang benar-benar terlibat judi online.
“Ada sekitar 1.900 pegawai di Kementerian Sosial, dengan berbagai kategori. Kemudian kalau untuk penerima manfaat bansos, yang terindikasi ada 1.400.000,” kata Saifullah Yusuf saat ditemui di Lembang, Rabu (23/9/2026).
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, Kemensos telah melakukan klarifikasi terhadap lebih dari satu juta penerima manfaat yang masuk dalam data indikasi tersebut.
Menurutnya, proses klarifikasi diperlukan karena tidak seluruh data indikasi otomatis menunjukkan bahwa penerima manfaat bersangkutan menggunakan bansos untuk judi online.
“Satu juta lebih kita sudah klarifikasi, menyampaikan bahwa itu dimanfaatkan untuk putranya atau lain-lain. Kita sedang lakukan klarifikasi,” ujarnya.
Sementara untuk pegawai Kemensos, hasil klarifikasi akan menjadi dasar dalam menentukan sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Insyaallah nanti kalau sudah tuntas semua klarifikasinya, kita akan umumkan berapa yang diturunkan jabatannya, berapa yang mungkin bisa kita berhentikan, bergantung pada tingkat pelanggarannya,” katanya.
Gus Ipul menegaskan, tingkat pelanggaran masing-masing pihak dapat berbeda sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan.
“Karena itu memang macam-macam. Ada yang memang sudah kebiasaan,” ucapnya.
Selain indikasi judi online, Kemensos juga menemukan persoalan lain dalam pemutakhiran data penerima bansos. Salah satunya dugaan penyalahgunaan nomor KTP penerima manfaat oleh pihak lain.
Menurut Gus Ipul, nomor KTP penerima manfaat ditemukan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari membeli rumah, berlangganan listrik, membeli tanah hingga membuat perusahaan.
“Saya juga ingin sampaikan, kadang-kadang ada nomor KTP daripada penerima manfaat itu dimanfaatkan orang lain untuk membeli rumah, untuk langganan listrik, untuk beli tanah, atau membuat perusahaan,” tuturnya.
Temuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi Kemensos dalam memperbaiki kualitas data penerima bansos. Verifikasi dan pemutakhiran data terus dilakukan agar bantuan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
“Jadi ini adalah yang kita temukan di lapangan yang terus sekarang kita perbaiki,” katanya.
Gus Ipul menambahkan, digitalisasi penyaluran bansos juga terus didorong pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.
“Apalagi sekarang ada digitalisasi bansos, yang diharapkan nanti semuanya bansos lebih tepat sasaran,” tandasnya.***
