NGAMPRAH,BBPOS- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) resmi mencabut status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait kasus keracunan massal pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, melalui siaran pers, Sabtu (27/9/2025).
Kasus keracunan tersebut terjadi dua kali dalam sepekan, yakni pada Senin (23/9) dan Rabu (25/9), melibatkan tiga Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG). Dua SPPG berada di Kecamatan Cipongkor dan satu di Kecamatan Cihampelas. Akibatnya, ribuan pelajar mengalami gejala keracunan.
“Perkembangan data hingga hari ini menunjukkan sebanyak 1.315 orang menjadi korban. Dari jumlah tersebut, 1.241 pasien sudah dipulangkan dalam kondisi sembuh, sementara 74 pasien masih dirawat dengan progres kesembuhan yang baik,” ujar Jeje.
Ia menegaskan ketiga dapur SPPG yang diduga bermasalah tetap ditutup sementara untuk kepentingan investigasi. Pemkab Bandung Barat juga telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia makanan tersebut.
“Berdasarkan analisis epidemiologi, penghentian distribusi makanan dari dapur yang diduga bermasalah, langkah penanggulangan yang sudah dilakukan, angka kesembuhan pasien, serta tidak ditemukannya kasus baru, maka status KLB resmi kami hentikan,” tegasnya.
Meski status KLB dicabut, Pemkab Bandung Barat memastikan penanganan tetap difokuskan pada pemulihan seluruh pasien. “Fokus kami saat ini yaitu memastikan semua pasien pulih, sehat, dan segera kembali ke rumah masing-masing. Kami terus berkoordinasi dengan tenaga medis dan pihak terkait agar kebutuhan pasien terpenuhi,” tambah Jeje.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jeje juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat sejak awal kejadian. “Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tenaga medis, relawan, TNI-Polri, serta seluruh pihak yang telah berjibaku sejak hari pertama,” ujarnya.
Dengan dihentikannya status KLB, Pemkab Bandung Barat berharap masyarakat tetap tenang seraya menunggu hasil evaluasi resmi BGN terkait sistem pengelolaan makanan di dapur MBG.
