PADALARANG,BBPOS- Polemik pembangunan tower PT Protelindo di wilayah perbatasan RW 24 Desa Kertamulya dan RW 26 Kotabali masih menyisakan sejumlah persoalan.
Kepala Dusun (Kadus) 5 Desa Kertamulya Hilman Muharam mengungkapkan, sebenarnya telah ada hasil musyawarah antara warga Kotabali dengan pihak perusahaan (PT), namun implementasinya belum sepenuhnya jelas.
Dalam hasil mediasi tersebut, terdapat tiga poin utama yang menjadi kesepakatan. Pertama terkait kejelasan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), kedua soal jaminan asuransi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tower roboh, dan ketiga mengenai status proyek apakah termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Sebetulnya sudah ada hasil musyawarah antara warga Kotabali dengan pihak PT. Ada tiga poin, yakni izin atau PBG, asuransi jika tower roboh, dan apakah benar proyek ini masuk PSN,” ujar Hilman, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan, status proyek sebagai PSN menjadi krusial lantaran jika benar termasuk kategori tersebut, maka pembangunan tidak dapat dihalang-halangi oleh masyarakat.
“Kalau memang proyek PSN, tentu tidak bisa kita halangi karena itu proyek strategis nasional,” katanya.
Namun demikian, ia menyebut bahwa informasi awal yang beredar di masyarakat sempat menyebut proyek tersebut sebagai bagian dari program nasional. Bahkan, nama Prabowo Subianto sempat dikaitkan dalam narasi awal pembangunan.
“Awalnya disebut-sebut ini proyek nasional, bahkan dikaitkan dengan Prabowo Subianto. Tapi faktanya ini proyek swasta,” tegasnya.
Terkait realisasi kesepakatan, ia mengaku belum mendapatkan kepastian hingga saat ini. Komunikasi terakhir sekitar dua pekan lalu belum memastikan apakah kewajiban pihak perusahaan kepada warga sudah dipenuhi.
“Terakhir komunikasi dua minggu lalu, belum jelas apakah sudah dibayar atau belum lunas,” ungkapnya.
Di sisi lain, kondisi perizinan yang sudah terbit membuat aparat penegak Peraturan Daerah berada dalam posisi sulit. PBG tower tersebut telah dikeluarkan oleh dinas terkait, sehingga menyulitkan langkah penindakan.
“Satpol PP juga dilema untuk melakukan penyegelan atau police line, karena PBG sudah terbit. Jadi dasar penindakannya jadi sulit,” jelasnya.
Hilman mengakui, di awal masyarakat sempat mengalami kesalahpahaman terkait status proyek. Namun seiring berjalannya waktu dan sejumlah mediasi yang dilakukan, pemahaman warga mulai terbuka.
“Kalau bahasa Sundanya mah sempat ‘kabobodo’, tapi sekarang masyarakat sudah mulai memahami setelah beberapa kali mediasi,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dan DPRD dapat terus menjembatani kepentingan warga, baik di RW 24 maupun RW 26, agar polemik ini dapat diselesaikan secara adil.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin menjembatani keinginan warga. Mudah-mudahan dengan peran dewan, persoalan ini bisa benar-benar selesai,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sesuai regulasi, keberadaan tower telekomunikasi harus dapat dimanfaatkan oleh berbagai operator, tidak hanya satu pihak saja.
“Secara aturan, tower itu harus bisa digunakan oleh berbagai vendor atau operator provider, tidak boleh hanya satu,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Desa Kertamulya, Farhan Fauzi, menyampaikan pemerintah desa bersama Sekretariat Dewan (Setwan) sebenarnya telah menyiapkan seluruh kebutuhan untuk pelaksanaan mediasi. Namun, ketidakhadiran pihak vendor membuat proses tersebut harus dijadwalkan ulang.
“Alhamdulillah, kami dari pemerintah desa sudah menyiapkan tempat untuk kegiatan mediasi hari ini. Tapi karena ada unsur penting yang tidak hadir, akhirnya di-pending dan akan dijadwalkan kembali saat semua pihak bisa hadir,” katanya.
Ia menjelaskan, unsur yang hadir dalam agenda tersebut meliputi pemerintah desa, kecamatan, serta tim dari Komisi III DPRD KBB. Sementara pihak vendor tidak hadir tanpa memberikan konfirmasi langsung.
“Yang hadir dari pemerintah desa, kecamatan, dan Komisi III. Tapi dari vendor tidak ada, dan tidak ada konfirmasi. Karena yang mengundang itu Komisi III, mungkin penyampaiannya ke Setwan,” katanya.
Farhan menegaskan, belum ada hasil atau poin yang bisa disampaikan karena mediasi belum terlaksana. Ia juga menyebut, upaya mediasi ini merupakan yang ketiga kalinya setelah sebelumnya dilakukan di Satpol PP, pertemuan di hotel, serta survei lapangan.
“Ini sudah ketiga kali. Tadinya dewan ingin mempertemukan kembali semua pihak, tapi qodarulloh belum bisa dilaksanakan karena pihak yang paling penting tidak hadir,” ungkapnya.