NGAMPRAH,BBPOS,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengunjungi lokasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Kampung Cikupa, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah.
Dalam kunjungan tersebut, tidak hanya DLH saja, melainkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Camat Ngamprah serta Kepala Desa Cilame turut mendampingi.
Tujuan dari kunjungan itu, tidak lain untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat RT 01 RW 15 Kampung Cikupa, Desa Cipame terkait rencana pembangunan TPST.
Hanya saja, suasana tegang dan adu mulut antara masyarakat yang menolak keberadaan TPST di wilayahnya. Ketegangan dan cekcok mulut tersebut sempat berlangsung alot.
Selain itu, masyarakat sempat menduga adanya paksaan tanda tangan yang dilakukan oleh ketua RW 15. Pasalnya, hingga saat ini masyarakat Kampung Cikupa secara tegas menolak keberadaan TPST.
“Tanya saja ke ketua RW 15, dia disuruh tanda tangan sebagai perwakilan masyarakat. Namun, kenyataannya kami sama sekali tidak sepakt, dan menolak TPST dibangun disini,” ujar salah seorang warga RW 15 Erni (30) kepada wartawan, Rabu (19/10/2022).
Ia mengatakan, warga juga tidak akan menerima dalih dan janji Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang berkaitan dengan rencana tersebut.
“Kami istiqomah dan tegas menolak TPST ada disini, kita tidak mau menerima sosialisasi lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan, apapun dalih Pemkab Bandung Barat untuk memaksakan tetap membangun TPST, warga berpegang pada komitmen awal untuk menolak rencana itu. Warga khawatir terdampak bau busuk sampah, terutama ketika hujan dan banjir.
“Dampaknya khawatir meluas. Selain itu mayoritas masyarakat RW 15 RT 01 itu petani, dampaknya yang kita takutkan,” ucapnya.
Hal senada dikatakan Yani (38), selain bau yang dikeluhkan, di wilayah RW 15 terdapat dua sumber mata air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari.
“Ini dekat dengan pemukiman warga, terutama disini ada dua mata air yang selalu digunakan oleh warga,” katanya.
“Aspirasi kami atas nama masyarakat. Bukan kepentingan pribadi atau golongan saja,” tegasnya.
Dia mengaku, masyarakat sangat kecewa dengan sikap Pemda Bandung Barat yang memaksakan program TPST di Kampung Cikupa.
“Kita kecewa, saya ingin pa Hengki tahu soal ini. Lahan pemerintah Bandung Barat itu luas. Kenapa tidak di dekat kantor DPRD saja yang sedang dibangun,” tutupnya.
