BANDUNG,BBPOS- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membentuk Satgas Bandung Barat Berbenah untuk mengawasi tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah praktik jual beli jabatan di lingkungan birokrasi.
Satgas tersebut melibatkan Polres Cimahi, Kejaksaan, dan Inspektorat. Pengawasan mencakup proses rotasi, mutasi, hingga promosi aparatur sipil negara (ASN).
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan, pemerintah daerah tidak akan memberikan ruang terhadap praktik transaksi jabatan maupun pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk mendapatkan keuntungan.
“Kami ingin pemerintahan yang transparan, profesional, akuntabel, dan yang pasti bebas dari korupsi serta jual beli jabatan, baik dalam rotasi, mutasi maupun promosi,” kata Jeje dalam konferensi pers, Senin (27/7/2026).
Jeje juga meminta masyarakat segera melapor jika menemukan dugaan jual beli jabatan atau adanya pihak yang menjanjikan posisi tertentu dengan imbalan uang.
Laporan dapat disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Inspektorat, Polres Cimahi, maupun Kejaksaan.
“Kami akan tindak tegas, tidak ada toleransi,” ujarnya.
Menurut Jeje, pihaknya masih mendengar adanya oknum yang membawa-bawa namanya untuk memuluskan seseorang mendapatkan jabatan tertentu.
“Saya sering mendengar ada yang membawa nama saya untuk mendapatkan jabatan tertentu. Saya pastikan itu tidak benar dan tidak ada ruang bagi praktik seperti itu,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adi Putra mengatakan, kepolisian siap menindaklanjuti setiap informasi masyarakat terkait dugaan jual beli jabatan, termasuk jika terdapat pihak yang mengaku memiliki akses kepada pejabat tertentu.
“Apabila ada dugaan jual beli jabatan, ada yang mengatasnamakan pejabat, menjanjikan jabatan, atau meminta sesuatu, akan kami lakukan penyelidikan hingga tuntas,” kata Niko.
Niko menegaskan, praktik jual beli jabatan dapat berujung pada persoalan pidana. Pihak yang memberi maupun menerima dalam transaksi tersebut sama-sama berpotensi berhadapan dengan hukum.
“Baik pemberi maupun penerima sama-sama dapat dikenai tindak pidana. Karena itu kami mengimbau masyarakat tidak terlibat dalam praktik tersebut,” tegasnya.
Selain mengawasi proses pengisian jabatan, Satgas Bandung Barat Berbenah juga diarahkan untuk mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan di sejumlah sektor, termasuk infrastruktur.