NGAMPRAH,BBPOS- Partai Gerindra menyoroti langkah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membentuk Satgas Bandung Barat Berbenah untuk mengawal integritas pemerintahan dan mencegah praktik penyalahgunaan nama kepala daerah.
Sebagai partai pengusung pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Gerindra menyatakan mendukung upaya Bupati Bandung Barat menjaga pemerintahan tetap bersih. Namun, pembentukan satgas dinilai semestinya dibangun melalui komunikasi dan koordinasi dengan DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Fraksi Gerindra, H. Koswara, mengatakan penguatan tata kelola pemerintahan tidak cukup hanya dengan ketegasan, tetapi juga membutuhkan komunikasi dan kemitraan antarlembaga.
“Kami mendukung setiap upaya Bupati dalam menjaga integritas pemerintahan serta mencegah praktik penyalahgunaan nama kepala daerah untuk kepentingan pribadi maupun jabatan,” kata Koswara, Rabu (29/7).
Namun, ia menyayangkan apabila pembentukan satgas khusus dilakukan tanpa komunikasi dan koordinasi dengan DPRD.
Menurut Koswara, DPRD memiliki fungsi dan kedudukan sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap kebijakan strategis semestinya dibangun melalui komunikasi agar tidak menimbulkan kesan adanya langkah sepihak.
“Bagi kami, persoalannya bukan sekadar pembentukan sebuah satgas. Yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan dibangun melalui prinsip keterbukaan, kolaborasi, dan saling menghormati fungsi kelembagaan,” ujarnya.
Koswara menegaskan, Gerindra memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan roda pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berjalan sesuai prinsip good governance.
Ia menilai komunikasi antara kepala daerah dan DPRD tidak boleh terputus. Terlebih, kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dapat berdampak langsung terhadap kepercayaan publik.
Terkait dugaan praktik jual beli pengaruh, pencatutan nama Bupati, hingga intervensi dalam proses promosi dan mutasi jabatan, Koswara mengatakan persoalan tersebut harus dijawab dengan sistem yang kuat, transparan, dan akuntabel.
“Kalau memang ada dugaan praktik jual beli pengaruh, pencatutan nama Bupati, atau intervensi terhadap proses promosi dan mutasi jabatan, maka yang harus dibangun adalah sistem yang kuat, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui pendekatan represif. Pembenahan tata kelola birokrasi secara menyeluruh dinilai menjadi langkah penting agar celah penyalahgunaan kewenangan dapat ditutup.
“Kami berharap momentum ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat kemitraan kelembagaan, sehingga tidak muncul kesan bahwa kebijakan strategis diambil secara sepihak,” ujarnya.
Koswara menegaskan, pemerintahan yang kuat bukan semata-mata lahir dari ketegasan seorang pemimpin. Lebih dari itu, kekuatan pemerintahan juga ditentukan oleh kemampuan membangun komunikasi, kolaborasi, dan penghormatan terhadap fungsi setiap lembaga.
“Kami juga akan meminta kepada pimpinan untuk menjalankan fungsi secara kedewanan. Terlebih di Komisi I, kami akan mendorong dan menggunakan hak politik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut bukan semata-mata untuk mempertajam perbedaan antara eksekutif dan legislatif. Sebaliknya, sinergi kedua lembaga diperlukan untuk memastikan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berjalan bersih, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.