NGAMPRAH,BBPOS- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Barat menghadiri rapat pembahasan strategis bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB dalam rangka memperkuat fondasi perencanaan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik.
Rapat tersebut memfokuskan pembahasan pada penyelarasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Kepala BKAD KBB, Heru Budi Purnomo, menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah.
“Sinergi antara Badan Anggaran DPRD, TAPD, dan seluruh OPD dalam membahas KUA-PPAS 2026 harus terus kita jaga. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran yang disusun benar-benar transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Heru.
Mengawal Visi “AMANAH” Melalui Anggaran
Heru menjelaskan bahwa pembahasan ini bertujuan memastikan alokasi anggaran tahun 2026 selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat, yakni “AMANAH”.
Dalam pertemuan tersebut, TAPD bersama Banggar DPRD meninjau proyeksi pendapatan daerah, menetapkan prioritas belanja untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, serta memastikan penetapan plafon anggaran yang realistis dan efisien.
“Kesepakatan yang dihasilkan dari sinergi Banggar dan TAPD ini akan menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara detail,” tambahnya.
Heru berharap, proses penyelarasan KUA-PPAS tersebut mampu menghasilkan APBD Kabupaten Bandung Barat yang semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
