NGAMPRAH,BBPOS- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersiap meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang diperkirakan berlangsung hingga enam bulan ke depan. Seluruh wilayah KBB masuk dalam pemetaan daerah rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi.
Kewaspadaan tersebut menyusul penetapan status siaga bencana hidrometeorologi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui Keputusan Nomor 360/Kep.650-BPBD/2026. Status tersebut berlaku mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD KBB, Yoga Ali Imbran, mengatakan pihaknya telah menerima keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, kebijakan tersebut akan ditindaklanjuti melalui keputusan bupati untuk memperkuat kesiapsiagaan hingga tingkat kecamatan.
“Penetapan dari Pemprov Jabar sudah kami terima. Nantinya akan ditindaklanjuti melalui keputusan bupati dan disampaikan ke masing-masing kecamatan supaya kesiapsiagaan di wilayah bisa ditingkatkan,” kata Yoga saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Menurut Yoga, kondisi geografis Bandung Barat yang didominasi kawasan perbukitan menjadi salah satu faktor tingginya potensi bencana tanah longsor dan pergerakan tanah. Karakteristik tanah yang labil juga meningkatkan risiko ketika curah hujan mengalami peningkatan.
Selain longsor, ancaman angin kencang turut menjadi perhatian BPBD. Terlebih, dalam beberapa pekan terakhir, dua kejadian angin kencang telah menyebabkan kerusakan ratusan rumah warga.
Kejadian pertama melanda Kecamatan Padalarang pada Senin (26/10/2026). Berdasarkan pendataan BPBD, dampak kerusakan mencapai 522 rumah.
Bencana serupa kembali terjadi di Kecamatan Batujajar dan Cihampelas pada Jumat (13/11/2026), dengan sedikitnya 588 rumah dilaporkan mengalami kerusakan.
“Secara geografis Bandung Barat memang memiliki potensi kerawanan cukup tinggi, khususnya longsor karena kondisi wilayahnya berbukit. Selain itu, potensi angin kencang juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Menghadapi kondisi tersebut, BPBD KBB meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang bermukim di kawasan perbukitan, lereng, serta wilayah yang memiliki riwayat kejadian bencana.
Yoga menegaskan, penetapan status siaga tidak hanya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan, tetapi juga menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih tanggap terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing.
“Kami mengimbau masyarakat tetap waspada. Status siaga ini juga menjadi pengingat bagi aparat kewilayahan untuk memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan sehingga risiko serta dampak bencana bisa ditekan,” tandasnya.
