PADALARANG,BBPOS- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Pipih Supriati, menggelar sosialisasi Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat di Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Senin (10/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 30 ketua Rukun Warga (RW) Desa Padalarang, sekaligus menjadi ruang komunikasi antara lembaga legislatif dengan masyarakat untuk menyampaikan substansi perubahan regulasi sekaligus membangun pemahaman mengenai arah kebijakan penataan sektor perdagangan di Kabupaten Bandung Barat.
Dalam pemaparannya, Pipih menjelaskan bahwa perubahan perda tersebut berkaitan dengan pengaturan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Regulasi itu diharapkan mampu menyesuaikan perkembangan aturan perundang-undangan sekaligus menjawab kebutuhan penataan perdagangan di daerah.
Menurut Pipih, kebijakan penataan perdagangan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan pusat-pusat ekonomi modern. Pemerintah daerah juga harus memberikan perhatian terhadap keberlangsungan pasar rakyat dan pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi bagian penting dari perekonomian masyarakat.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin masyarakat mengetahui dan memahami substansi perubahan perda tersebut. Terlebih, penataan sektor perdagangan harus memperhatikan kepentingan masyarakat serta keberlangsungan usaha para pedagang kecil dan pelaku usaha lokal,” ujar Pipih.
Ia menilai, pasar rakyat memiliki posisi strategis dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Karena itu, diperlukan regulasi yang mampu menciptakan keseimbangan antara keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan agar persaingan usaha berjalan sehat dan berkeadilan.
Pipih juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyampaian kebijakan daerah. Menurutnya, ketua RW memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat di tingkat lingkungan.
“Para ketua RW memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kami berharap informasi mengenai raperda ini bisa tersampaikan lebih luas sehingga masyarakat memahami arah kebijakan yang sedang dibahas,” katanya.
Selain membahas perubahan regulasi, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan Pipih untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sebanyak 30 ketua RW menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan di wilayah Desa Padalarang, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, program rumah tidak layak huni (rutilahu), pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pembangunan lingkungan.
Pipih mengatakan, berbagai aspirasi tersebut menjadi catatan penting bagi dirinya sebagai wakil rakyat untuk diperjuangkan melalui fungsi dan kewenangan DPRD.
“Alhamdulillah, kami menerima aspirasi masyarakat Desa Padalarang, mulai dari infrastruktur jalan, rutilahu, UMKM, dan pembangunan yang ada di Desa Padalarang,” pungkasnya.