LEMBANG,BBPOS- Kementerian Sosial (Kemensos) RI menggelar pelatihan bagi Wali Asuh dan Wali Asrama Sekolah Rakyat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rabu (23/9/2026).
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan memastikan Wali Asuh dan Wali Asrama mampu menjalankan tugas pendampingan siswa secara baik, terukur, dan berkelanjutan hingga mereka menyelesaikan pendidikan.
“Pelatihan ini dilakukan agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik, benar, terukur, dan mampu mendampingi siswa Sekolah Rakyat sampai mereka lulus,” kata Saifullah Yusuf, Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, Wali Asuh dan Wali Asrama memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat karena tidak hanya mendampingi siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga membentuk karakter dan kepercayaan diri mereka.
Ia menekankan, para pendamping harus bekerja dengan empati dan totalitas karena siswa Sekolah Rakyat memiliki latar belakang dan kemampuan yang beragam.
“Mereka dari berbagai latar belakang. Ada yang sudah putus sekolah sebelumnya, tentu ada yang sudah pintar, ada yang kelas 1 SMA belum bisa belajar. Macam-macam latar belakangnya,” ujarnya.
Saifullah menambahkan, seluruh unsur yang terlibat dalam Sekolah Rakyat harus mampu menjadi teladan bagi para siswa, mulai dari guru, Wali Asuh, Wali Asrama hingga unsur pendukung lainnya.
Terlebih, Sekolah Rakyat menerapkan konsep pendidikan berasrama atau boarding school yang menggabungkan pendidikan umum dan keagamaan.
“Karena ini boarding school, ada boarding, ada school. Ada pendidikan keagamaan, ada pendidikan sekolah. Dua-duanya dikombinasikan untuk membentuk siswa Sekolah Rakyat agar lebih percaya diri, menatap masa depan, memiliki ilmu yang cukup, pintar, berkarakter, dan punya kompetensi,” katanya.
Saifullah menyebut, pelaksanaan program Sekolah Rakyat saat ini terus berkembang di berbagai daerah. Secara nasional, Sekolah Rakyat telah tersebar di 182 titik, dengan 24 titik di antaranya berada di Jawa Barat.
Namun, belum seluruh Sekolah Rakyat menggunakan gedung permanen. Sejumlah satuan pendidikan masih memanfaatkan bangunan sementara, termasuk Sekolah Rakyat yang menjadi lokasi pelatihan di Bandung Barat.
“Yang sekolah permanennya masih di beberapa titik, tidak semuanya. Seperti di sini masih menggunakan gedung sementara. Ada yang sudah menggunakan gedung permanen,” ujarnya.
Menurut Saifullah, salah satu tantangan dalam pengembangan Sekolah Rakyat saat ini adalah ketersediaan lahan. Pemerintah daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi, memiliki peran dalam penyediaan lahan tersebut.
Sementara pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah pusat.
“Kami mohon doa restu untuk Jawa Barat. Mari kita kawal bersama-sama. Ini adalah bagian dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” tandasnya.