NGAMPRAH,BBPOS- DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendorong pemerintah pusat mengoptimalkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah, khususnya wilayah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas.
Wakil Ketua DPRD KBB Dadan Supardan mengatakan, dukungan fiskal melalui Transfer ke Daerah (TKD) masih menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan di daerah.
Menurutnya, keterbatasan pendapatan daerah membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tetap dapat berjalan.
“Daerah membutuhkan dukungan fiskal yang memadai agar pembangunan dapat berjalan secara optimal. Karena itu, kami mendorong peningkatan TKD serta optimalisasi DAK dan DBH untuk daerah,” ujar Dadan Supardan, Kamis (3/9/2026).
Dadan menilai, DAK dan DBH memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan, mulai dari infrastruktur, jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Ia mengatakan, kebijakan transfer fiskal perlu mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah. Sebab, kapasitas fiskal setiap daerah tidak sama.
“Jangan sampai daerah dengan kapasitas fiskal terbatas justru kesulitan memenuhi kebutuhan pembangunan. Transfer ke daerah harus mampu mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Khusus KBB, lanjut Dadan, dukungan fiskal dari pemerintah pusat diperlukan untuk mempercepat pemenuhan berbagai kebutuhan pembangunan. Dukungan tersebut dinilai tidak hanya penting untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dadan mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPR RI beberapa waktu lalu melalui Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).
“Kami sudah sampaikan aspirasi itu beberapa waktu lalu di DPR RI. Saya berharap kebijakan transfer fiskal dapat lebih berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah, terutama wilayah dengan kemampuan pendapatan yang terbatas,” ujarnya.
Ia berharap aspirasi pemerintah daerah melalui DPRD tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan kebijakan anggaran nasional, terutama terkait formulasi TKD dalam APBN mendatang.
“Kami berharap aspirasi daerah ini mendapat perhatian dalam pembahasan APBN ke depan, khususnya terkait formulasi transfer ke daerah. Kebijakan anggaran harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
