CIPATAT,BBPOS- Kerusakan jaringan irigasi Bendungan Warung Tiwu (BWT) Citapen di Kecamatan Cipatat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan DPRD.
Kondisi saluran yang mengalami longsor serta sedimentasi dinilai mengancam pasokan air bagi sekitar 98 hektare lahan pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat, Fauzan Azima bersama Anggota DPRD KBB Fraksi PKB Wendi Sukmawijaya dan petani melakukan peninjauan langsung ke lokasi, Jumat (12/6).
Fauzan Azima mengatakan, peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bandung Barat agar persoalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera ditangani.
“Hasil pengecekan menunjukkan adanya longsoran tanah dan penumpukan sedimentasi yang menghambat aliran air ke area persawahan. Kondisi ini harus segera ditangani agar distribusi air kembali normal,” ujarnya.
Menurutnya, saluran irigasi tersebut melayani kebutuhan pertanian di tiga desa, yakni Rajamandala Kulon, Mandalasari, dan Mandalawangi. Karena itu, keberlangsungan fungsi jaringan irigasi menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian.
“Kami akan melakukan perbaikan agar aliran air kembali lancar. Ada sekitar 98 hektare sawah yang bergantung pada irigasi ini, sehingga keberadaannya sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan daerah,” katanya.
Fauzan mengungkapkan, pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres) telah menyetujui bantuan perbaikan jaringan irigasi senilai Rp6 miliar. Pelaksanaan pekerjaan direncanakan mulai pada triwulan ketiga tahun 2026.
Namun demikian, sebelum proyek utama berjalan, diperlukan penanganan darurat berupa pengerahan ekskavator mini dan pemasangan bronjong di titik longsoran dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp400 juta.
“Kami berharap kebutuhan ini dapat didukung melalui perubahan anggaran maupun dukungan DPRD agar penanganan darurat bisa segera dilakukan,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD KBB Wendi Sukmawijaya menilai kerusakan irigasi tersebut sudah terlalu lama dikeluhkan petani dan membutuhkan langkah cepat dari pemerintah daerah.
“Kebutuhan ini sangat mendesak. Kami meminta TAPD dan Bupati segera mengalokasikan anggaran sekitar Rp400 juta agar lahan pertanian seluas 98 hektare ini tidak terganggu dan tetap mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Wendi menegaskan pihaknya akan mengawal proses penganggaran agar perbaikan dapat segera direalisasikan.
“Bila belum tersedia dalam APBD, saya siap mengupayakan bantuan untuk kebutuhan pemasangan bronjong senilai Rp400 juta agar pekerjaan bisa segera dimulai dan petani tidak terus menunggu,” tegasnya.