NGAMPRAH,BBPOS- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Namun di balik capaian tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan sejumlah persoalan yang berulang, mulai dari pengelolaan aset daerah, kualitas belanja publik, hingga lemahnya sistem pengendalian internal.
Fakta ini memunculkan pertanyaan publik. Jika tata kelola pemerintahan terus membaik sebagaimana narasi yang selama ini disampaikan, mengapa sejumlah temuan yang sama masih terus muncul dalam laporan audit negara?
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 201/T/S/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 tertanggal 29 Mei 2026, Kabupaten Bandung Barat memang berhasil mempertahankan opini WTP. Namun dalam dokumen yang sama, auditor negara juga mencatat sejumlah kelemahan pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Temuan tersebut meliputi kelebihan pembayaran belanja wifi publik sekitar Rp2,42 miliar, pelaksanaan 17 paket pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan yang tidak sesuai kontrak, hingga berbagai persoalan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Aset Daerah Kembali Menjadi Titik Lemah
Sorotan terbesar dalam laporan BPK tahun ini kembali mengarah pada pengelolaan aset daerah.
BPK menemukan sebanyak 129 BPKB kendaraan dengan nilai sekitar Rp17,50 miliar berpotensi hilang. Selain itu terdapat 27 kendaraan senilai Rp296,32 juta yang belum diketahui keberadaannya serta lima kendaraan senilai Rp97,99 juta yang masih dikuasai pihak lain.
Temuan tersebut bukan persoalan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, aspek pengelolaan aset hampir selalu menjadi catatan auditor dalam pemeriksaan terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Berulangnya temuan serupa menunjukkan bahwa persoalan aset tidak lagi dapat dipandang sebagai kesalahan administratif semata. Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya persoalan sistemik yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Secara regulatif, kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Sekretaris Daerah berkedudukan sebagai Pengelola Barang Daerah yang memiliki tanggung jawab mengoordinasikan inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan hingga pengendalian aset.
Karena itu, munculnya kembali temuan aset menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan pengendalian pada level manajerial pemerintahan daerah.
Persoalan tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan sejumlah kasus aset yang sebelumnya menjadi perhatian publik, termasuk penyelesaian aset yang berkaitan dengan PT Multi Guna Sarana (MGS) maupun Perumdam Tirta Wibawa Mukti (TWM).
SPIP Meningkat, Risiko Tata Kelola Masih Membayangi
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tengah berupaya meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Laporan SPIP Terintegrasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 menunjukkan hasil evaluasi BPKP Tahun 2025 masih berada pada Level 2 atau kategori Berkembang. Sebagai tindak lanjut, Inspektorat Daerah melakukan pendampingan terhadap 33 perangkat daerah.
Hasilnya, capaian agregat mencapai 81,06 persen dan seluruh perangkat daerah berhasil melampaui ambang batas 75 persen.
Meski demikian, laporan tersebut masih mencatat sejumlah persoalan, mulai dari dokumen pendukung yang belum lengkap, substansi kertas kerja yang belum tuntas hingga lemahnya keterhubungan antara kinerja dan manajemen risiko.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem pengendalian internal masih menghadapi tantangan implementasi. Sebab ukuran keberhasilan pengendalian bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan kemampuan mencegah munculnya persoalan yang sama secara berulang.
Peran TAPD Tak Lepas dari Sorotan
Temuan BPK juga tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki peran strategis dalam memastikan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, target kinerja, pengendalian risiko dan evaluasi program pembangunan.
Ketika ditemukan belanja yang manfaatnya tidak optimal, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, serta aset yang belum tertib dikelola, maka evaluasi tidak cukup berhenti pada organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana program.
Efektivitas fungsi koordinasi, pengendalian dan pengawasan pada level TAPD juga menjadi bagian yang layak dievaluasi untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Holid: Kritik Adalah Alarm Perbaikan
Ketua Pusat Kajian Politik, Ekonomi dan Pembangunan (Puskapolekbang), Holid Nurjamil, menilai temuan-temuan tersebut harus dibaca sebagai alarm perbaikan tata kelola pemerintahan, bukan sekadar catatan administratif tahunan.
“Hakikat kritik bukan mencari kesalahan orang. Kritik adalah cara menguji apakah sebuah kebijakan dan sistem benar-benar bekerja. Kalau temuan yang sama terus berulang, berarti ada persoalan yang belum selesai,” kata Holid.
Menurutnya, kritik yang sehat harus berbasis data, fakta dan solusi, bukan sekadar menyerang individu.
“Yang dikritik harus kebijakannya, bukan orangnya. Tanpa kritik, pemerintah hanya mendengar apa yang ingin didengar,” ujarnya.
Holid juga mengingatkan bahwa publik perlu membedakan antara kelemahan administrasi, kelalaian dan dugaan tindak pidana.
“Pertanyaan mengenai ada atau tidaknya mens rea tidak bisa dijawab hanya dari audit reguler. Itu membutuhkan audit investigatif dan proses hukum. Tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti sampai akar masalahnya selesai.”katanya.
Jangan Sampai WTP Menjadi Wajar Tanpa Pengawasan Publik
Menurut Holid, opini WTP merupakan capaian penting, tetapi tidak boleh dimaknai sebagai tanda bahwa seluruh tata kelola pemerintahan telah sempurna.
Ia mengingatkan filosofi Sunda, kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mufakat ka balarea, yang menempatkan hukum sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“WTP adalah capaian penting, tetapi temuan yang masih berulang harus menjadi alarm pembenahan. Jangan sampai opini WTP dipersepsikan sebagai wajar tanpa pengawasan publik,” tegasnya.
Menurut Holid, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya memperoleh opini yang baik dari auditor, melainkan kemampuan menyelesaikan persoalan hingga tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya.
Sebab pada akhirnya, yang dinilai masyarakat bukan sekadar laporan keuangan, melainkan bagaimana uang rakyat dikelola secara efektif, aset daerah terlindungi, dan pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
