NGAMPRAH,BBPOS- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelontorkan Belanja Tak Terduga (BTT) APBD 2026 sebesar Rp7,3 miliar untuk menangani dampak bencana tanah longsor yang melanda Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua.
Anggaran tersebut digunakan selama masa tanggap darurat bencana yang ditetapkan selama 14 hari oleh Bupati Bandung Barat guna mempercepat penanganan di lapangan, terutama proses pencarian korban hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, mengatakan dana tersebut berasal dari BTT yang disiapkan pemerintah daerah untuk penanganan keadaan darurat.
“Status darurat bencana sudah ditetapkan oleh Pak Bupati selama 14 hari. Kami menyiapkan anggaran sebesar Rp7,3 miliar yang bersumber dari BTT,” ujar Ade Zakir, Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan, anggaran tersebut difokuskan pada tiga klaster utama penanganan, yakni kesehatan, sosial, dan kebencanaan yang melibatkan berbagai perangkat daerah.
Pada klaster kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) bertanggung jawab menyediakan layanan medis bagi pengungsi dan relawan, termasuk obat-obatan, alat kesehatan, serta dukungan medis darurat di lokasi terdampak.
Sementara itu, klaster sosial dikoordinasikan oleh Dinas Sosial yang bertugas mengelola logistik bantuan, penanganan pengungsi hingga pemulihan psikososial bagi korban bencana.
Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memimpin klaster kebencanaan yang mencakup dukungan operasional di lapangan, penyediaan logistik kebencanaan hingga penggunaan alat berat.
“Koordinasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari layanan kesehatan, identifikasi korban melalui DVI, operasional alat berat, dapur umum hingga berbagai kebutuhan teknis lainnya,” katanya.
Terkait penanganan lanjutan, Pemkab Bandung Barat akan melakukan evaluasi setelah masa tanggap darurat berakhir. Evaluasi tersebut mencakup kemungkinan perpanjangan status darurat serta penambahan anggaran, khususnya untuk relokasi warga dan penanganan rumah yang berada di zona rawan.
“Saat ini fokus kami masih pada pencarian korban dan penanganan pengungsi. Data awal mencatat sekitar 158 rumah terdampak, namun ada kemungkinan ada rumah yang secara fisik tidak rusak tetapi berada di zona merah,” ujarnya.
Ade menambahkan, kepastian langkah lanjutan akan bergantung pada hasil penetapan zonasi kawasan rawan bencana yang tengah disusun oleh Badan Geologi.
Berdasarkan data sementara, bencana longsor di Desa Pasirlangu menyebabkan 564 jiwa dari 164 kepala keluarga (KK) mengungsi. Para pengungsi saat ini ditampung di dua lokasi, yakni 306 jiwa di Aula Desa Pasirlangu dan 258 jiwa di GOR Desa Pasirlangu.
Selain itu, tercatat sebanyak 48 rumah mengalami rusak berat yang tersebar di RW 07, RW 10, dan RW 11 sehingga tidak lagi layak huni.
“Rumah-rumah tersebut sudah tidak dapat ditempati karena mengalami kerusakan berat akibat longsor,” pungkasnya.
