NGAMPRAH,BBPOS- Kepala Satgas MBG Kabupaten Bandung Barat (KBB), Fauzan Azima, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan ulang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Sistem Pengelolaan Pangan Industri (SPPI).
“Jadi nanti dicek kembali semuanya, mana yang sudah dan mana yang belum. Sehingga akan terdeteksi berapa penerima manfaat yang belum menerima. Jadi bukan tidak diberi, tetapi belum,” Ujar Kepala Satgas KBB Fauzan Azima, Jumat (16/1).
Fauzan menjelaskan, sesuai Juknis 401.1 Tahun 2025, cakupan penerima manfaat Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kini semakin luas. Tidak hanya peserta didik dan kelompok 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita), tetapi juga mencakup pesantren serta anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
Saat ini, setiap Satuan Pemberi Pangan dan Gizi (SPPG) memiliki batas maksimal 2.000 peserta didik dan 500 penerima dari kelompok 3B. Namun, jumlah tersebut akan ditambah sesuai ketentuan baru dalam juknis.
“Nanti akan bertambah jumlah peserta didik sesuai juknis tersebut. Karena itu, data harus konkret dan akurat agar semua penerima manfaat bisa terlayani oleh program MBG,” jelasnya.
Ia juga membenarkan bahwa pelayanan SPPG saat ini belum optimal menyasar kelompok 3B, dan kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kecamatan Cipatat.
“Namun yang jelas, ke depan semua harus bisa menerima pelayanan MBG. Makanya perlu kolaborasi semua pihak agar optimalisasi penerima manfaat, termasuk kelompok 3B, bisa lebih maksimal,” tegas Fauzan.
Terkait kemungkinan penambahan dapur SPPG di KBB, Fauzan menyebut hal tersebut sangat dimungkinkan berdasarkan hasil kajian data.
“Semuanya akan didata, mulai dari peserta didik, kelompok 3B, pesantren, dan lainnya. Nanti dihitung apakah jumlah SPPG yang ada di Bandung Barat mencukupi dengan jumlah penerima manfaat. Jika penerima manfaat lebih besar dibandingkan jumlah dapur yang ada, bisa kita usulkan penambahan ke BGN, karena yang menetapkan itu BGN,” ujarnya.
Sebelum mengambil langkah tersebut, pihaknya memastikan seluruh kebijakan harus didasarkan pada data yang konkret dan sinkron. Untuk itu, Satgas MBG KBB akan menggelar rapat koordinasi dengan unsur kewilayahan, SPPG, mitra, serta seluruh pemangku kepentingan terkait guna memperbarui data.
“Semua kita libatkan, karena semuanya sudah masuk dalam tim Satgas. Nantinya dilakukan sinkronisasi data, sehingga akan diketahui mana saja penerima manfaat yang belum terlayani,” katanya.
Fauzan menegaskan, seluruh masyarakat yang berhak akan mendapatkan pelayanan MBG selama data mereka tercatat secara lengkap.
“Sekarang penerima manfaat itu bukan hanya peserta didik, tapi juga pesantren dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah,” ujarnya.
Menurutnya, respons positif masyarakat yang menantikan program MBG menunjukkan bahwa program ini diterima dengan baik, sehingga menjadi dorongan untuk terus mengoptimalkan pelayanan.
“Bagi masyarakat yang belum menerima, bisa mengajukan melalui desa kemudian kecamatan dengan data yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut akan direkap dan dibawa ke Satgas Kabupaten untuk dihitung kelayakannya. Jika kapasitas SPPG kurang, kita akan usulkan penambahan ke BGN berdasarkan data yang valid,” pungkasnya.
Sebelumnya, ribuan kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat belum tersentuh program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kader Pos KB Desa Sarimukti, Euis, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada satu pun kelompok 3B di desanya yang menerima program MBG. Berdasarkan data PLKB Kecamatan Cipatat, jumlah kelompok 3B di Desa Sarimukti mencapai sekitar 560 orang.
Berdasarkan data UPT KB Kecamatan Cipatat, total kelompok 3B di wilayah tersebut mencapai 9.737 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.695 orang telah terpenuhi program MBG, sedangkan 3.052 orang lainnya belum mendapatkan layanan.
