NGAMPRAH,BBPOS- Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak terlibat dengan urusan politik praktis menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
“Provinsi Jawa Barat, menjadi perhatian karena sudah ada beberapa (memihak) yang terkena sangsi. Bawaslu mengatakan, jangan sampai (ASN) terjadi seperti itu,” ujar Arsan, usai Rapat Koordinasi dengan para ASN tenaga Administrator atau pejabat eselon 3 KBB di Ballroom Pemkab Bandung Barat KBB, Senin (29/1/2024).
Dia mengatakan Bagi ASN yang memihak pada salah satu kekuatan politik, bakal dikenakan sanksi cukup berat sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, ia meminta seluruh ASN untuk tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab selaku abdi negara dan abdi masyarakat.
Selain, mengingatkan tentang netralitas ASN, dalam rakor tersebut dibahas tentan menyamakan persepsi tentang KBB ke depan.
Meski demikian, hingga saat ini Arsan menyatakan jika pihaknya belum mendapat laporan tentang ASN KBB yang terjun dalam politik praktis.
“Sampai saat ini, nggak ada ASN yang dilaporkan (terlibat politik praktis) dan saya tegaskan agar ASN KBB harus netral,” tegasnya.
Selain pada ASN, Arsan juga meminta agar para Kepala Desa (Kades) di KBB, untuk menjaga netralitasnya. “Insha Allah, saya juga akan mengundang para kades (rakor tentang netralitas),” ungkap Arsan.
Masih kata Dia, dalam rakor tersebut dibahas sejumlah poin penting lainnya, seperti menyinggung kewajiban yang harus dipenuhi ASN. Termasuk membahas tentang LHKPN sesuai dengan survei integritas oleh KPK.
“Apa yang disampaikan dalam rakor ini, agar disampaikan kembali oleh para ASN sampai tingkat bawah. Sekaligus rakor ini juga jadi ajang silaturahmi,” papar Arsan.
