Ngamprah BBPOS- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih menyisakan beberapa poin penting terhadap Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2017. Jika Pemkab Bandung Barat ingin meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LHP BPK tahun 2018, maka poin-poin tersebut harus dibereskan terlebih dahulu.
Hal itu terungkap saat BPK RI melakukan Entry Meeting ke Pemkab Bandung Barat untuk pemeriksaan pelaporan keuangan tahun 2018, Rabu (30/1/19) yang diterima oleh Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan didampingi Kepala Inspektorat KBB Yadi Azhar dengan menghadirkan para kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Lantai 2 Gedung Utama Komplek Pemkab Bandung Barat-Ngamprah.
Pemeriksaan BPK RI tersebut, sebagai pemeriksaan pendahuluan selama 35 hari ke depan. Kemudian Pemkab Bandung Barat pada 28 Maret 2019 menyerahkan Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) pada BPK RI.
“Kita sekarang mulai masuk ke proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018. Tapi kita soroti juga LHP pada tahun 2017 yang masih WDP (Wajar dengan Pengecualian),” terang Penanggungjawab BPK RI Wilayah Jawa Barat Ari Endarto pada wartawan.
Menurutnya, pada tahun 2017 hasil temuan BPK ada tiga poin penting yang menyebabkan KBB hanya meraih opini WDP. Ketiga poin tersebut menyangkut asset, penyediaan barang dan belanja modal yang tersangkut kasus Aparat Hukum dengan nilainya cukup besar.
BPK sambung Ari, menyoroti persoalan tersebut apakah ditindaklanjuti atau tidak. Karena progress dari tahun 2017 akan mempengaruhi penilaian BPK terhadap opini LHP tahun 2018. “Kita sangat konsen dengan persoalan 2017. Kalau progresnya masih sama (tidak ada perubahan), berarti opini juga masih sama WDP,” ucapnya.
Oleh karena itu BPK meminta agar temuan-temuan LHP tahun 2017 juga dibereskan sehingga Pemkab Bandung Barat bisa meraih WTP. Ia juga menjelaskan untuk meraih opini WTP dari BPK RI, selain LHP bawaan pada tahun 2017 harus sudah beres, LHP Tahun 2018 juga harus sesuai dengan kriteria penilaian.
Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan berharap opini BPK RI untuk LHP pengelolaan anggaran KBB tahun 2018, meningkat dari WDP menjadi WTP. Meski demikian, ia optimis pada tahun 2019 KBB bisa meraih opini WTP atas pelaporan keuangan tahun 2018 dari BPK RI. Karena berdasarkan informasi yang diterimanya dari Inspektorat, progress sisa tahun 2017 tersebut telah mencapi 71 persen dari target 75 persen.
“Informasi dari Pak Yadi (Kepala Inspektorat KBB), angka 71 persen. Tinggal 4 persen lagi, Insha Allah kita bisa WTP tahun ini,” tuturnya.
Untuk itu, Hengki meminta selama pemeriksaan pendahuluan BPK RI tersebut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa kooperatif dan bekerjasama dengan BPK terkait pelaporan keuangan tahun 2018 dan membereskan piutang kerja tahun 2017. “Mudah-mudahan dengan semangat jargon Lumpaaat, teman-teman OPD bisa bekerja dengan baik,” ucapnya. (hens)
