LEMBANG, BBPOS,- Anggota DPR RI Komisi IV Ono Surono mendorong Presiden Jokowi untuk mengevaluasi pengelolaan di TWA Tangkuban Parahu.
Menurutnya, program kehutanan lebih berpihak pada penguasa, salah satunya yaitu pemanfaatan Gunung Tangkuban Prahu yang dikelola oleh satu perusahaan. Sementara pemanfaatan hutan harus memberikan manfaat untuk masyarakat.
“Saya sangat mendukung harus ada evaluasi. Evaluasi itu sebagaimana Gunung Tangkuban Parahu itu untuk rakyat termasuk juga pendapatan asli daerah (PAD) juga,” kata Ono kepada wartawan
Kang Ono pun menjelaskan bahwa permasalahan tersebut isu besarnya berawal dari kemiskinan yang berada di kantong-kantong kehutanan dan perkebunan di sekitar TWA Gunung Tangkuban Parahu.
Karena itu Ono meminta pengelola program kehutanan harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Selain itu program kehutanan berupa kemitraan dengan rakyat harus diterapkan.
“Dimana kalau diteliti lebih mendalam kantong-kantong kemiskinan itu berada di perkebunan dan kawasan kehutanan baik yang di kelola oleh BUMN, Swasta dan yang lainya,” ucapnya.
Ia memandang, bahwa selama ini masyarakat yang berada di sekitar perkebunan dan kehutanan tersebut tidak diberdayakan.
Keadaan tersebut telah membuat masyarakat di sekitar kawasan itu tidak mendapatkan keuntungan yang baik dan lebih banyak kerugianya.
“Dimana tanah-tanah yang tidak terpakai yang sudah dalam bentuk HGU yang diberikan ke BUMN maupun ke swasta ini ditarik ke negara dan di serahkan ke rakyat,” kata kang Ono
Untuk di Pulau Jawa, kata kang Ono, ada lahan-lahan kehutanan yang dikelola oleh perhutani, dan ada program perhutanan sosial.
“Progran perhutanan sosial ini, dimana rakyat yang sudah bermitra dengan perhutani yang sudah menggarap lahan-lahan perhutani sekian puluh tahun itu diberikan akses atau hak garap selama 35 tahun,” kata Ono Surono
Perhutanan Sosial saat ini menjadi program yang namanya KHDPK yaitu Kehutanan Dengan Pengelolaan Khusus.
“Ini sedang berjalan, sudah di inventalisir, di pulau Jawa mana saja yang akan di usulkan menjadi KHDPK,” tambahnya
Selanjutnya akan di dorong melalui kementerian-kementerian Kehutanan dan BUMN terutama di areal-areal perkebunan itu bisa di mitrakan dengan masyarakat.
“Ada skema kerjasama kemitraan di mana masyarakat bisa mengelola lahan-lahan perkebunan yang belum produktif,” kata Ono Surono
Selanjutnya kawasan kehutanan yang didalamnya ada potensi untuk dijadikan pariwisata, anggota komisi IV ini juga mendorong bagaimana kawasan wisata tersebut menjadi triger untuk pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat sekitar.
“Harus ada kontribusi yang jelas baik kepada negara juga kepada masyarakat,” ucapnya
Terkait keberadaan TWA Tangkuban Perahu yang dirasa belum memberikan manfaat terhadap Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) terutama dari retribusi dan pajak langsung ke Pemerintah Daerah, kang Ono pun meminta pemerintah pusat untuk segera mengevaluasinya.
“Dampaknya terasa, terkait dengan lingkungan, terkait dengan kemacetan, baik untuk Kabupaten Subang maupun Bandung Barat, sehingga tentunya ini sebuah aspirasi yang harus saya analisis, harus saya pelajari,” kata Ono Surono
“Saya sangat berharap bagaimana Tangkuban Perahu itu bisa bermanfaat sepenuhnya untuk rakyat khususnya di Kabupaten Subang dan juga Kabupaten Bandung Barat,” tandasnya.
