NGAMPRAH,BBPOS- Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan sektor pendidikan agar tragedi yang menimpa siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak terjadi di wilayah Bandung Barat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD KBB dari Fraksi Gerindra, H. Mumin Darjatulloh, M.Pd, menyatakan bahwa peristiwa tragis tersebut harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar keselamatan peserta didik benar-benar menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. Negara wajib memastikan proses belajar berlangsung dalam kondisi aman, layak, dan manusiawi, tanpa mempertaruhkan keselamatan jiwa,” Ujar Mumin, Kamis (5/2).
Ia menilai, tragedi siswa di NTT mencerminkan lemahnya pengawasan serta ketidaktepatan kebijakan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Menurutnya, jangan sampai keterbatasan anggaran, mahalnya kebutuhan pendidikan, atau kelalaian administratif justru berujung pada hilangnya nyawa peserta didik.
Menjawab kekhawatiran tersebut, Mumin menegaskan bahwa Komisi IV DPRD KBB akan mendorong langkah-langkah antisipatif di daerah, mulai dari pengawasan ketat terhadap kondisi bangunan sekolah, distribusi anggaran pendidikan yang adil, hingga memastikan setiap satuan pendidikan memenuhi standar keselamatan.
“Untuk KBB, kami mendorong agar penyaluran anggaran pendidikan dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis data riil di lapangan. Penentuan sekolah penerima bantuan harus terbuka dan dapat diakses publik, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Komisi IV tidak ingin anggaran pendidikan hanya berputar pada sekolah-sekolah tertentu, sementara masih banyak sekolah lain di Bandung Barat dengan kondisi sarana prasarana yang memprihatinkan.
“Data harus menjadi dasar kebijakan. Setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan. Karena itu, kami akan terus melakukan pengawasan agar program pendidikan tepat sasaran dan benar-benar melindungi keselamatan peserta didik,” katanya.
Mumin menegaskan, pendidikan seharusnya membuka masa depan anak-anak Indonesia, bukan justru menjadi ruang yang membahayakan keselamatan mereka. Tragedi di NTT, kata dia, harus menjadi titik balik bagi pemerintah daerah, termasuk di KBB, untuk membenahi tata kelola pendidikan secara menyeluruh dan berkeadilan.
