NGAMPRAH,BBPOS- Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bandung Barat melakukan audiensi dengan Pj Bupati Arsan Latif, Selasa (7/02/2024).
Pertemuan tersebut untuk membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap Desa.
Hadir pada kesempatan itu, DPK APDESI dari enam kecamatan yakni, Cililin, Sindangkerta, Lembang, Cikalongwetan, dan Padalarang.
Kepala Desa Gudangkahuripan Kecamatan Lembang, Agus Karyana mengatakan, pertemuan dengan Pj membahas seputar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di setiap desa.
“Jadi untuk potensi desa yang bisa meningkatkan PAD, rencananya akan dikembalikan lagi ke desa oleh Pak Pj tidak ada pemerataan PAD kalau Lembang terbesar ya beda pembagian PADnya akan beda jadi kami semangat,” kata Agus kepada wartawan.
Ia menyebutkan, Perusahaan yang mempunyai corporate social responsibility (CSR) di tiap wilayah, rencananya juga akan diundang oleh Pj Bupati, agar CSR tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh desa. “ Selama ini banyak perusahaan berdiri di tiap kecamatan di Bandung Barat tapi CSRnya kami tidak pernah menerima, makanya akan diundang agar bisa membantu desa,” ungkap Agus.
Salah satunya Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, salah satu desa yang mempunyai potensi sumber mata air. Namun keberadaan perusahaan yang mengelola sumber mata air untuk dikomersilkan, belum memberikan manfaat dari CSR tersebut.
Sedangkan Desa Wangunsari masih mengendalkan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), juga pengembang perumahan.
Gudangkahuripan sebagai salah satu desa di Kecamatan Lembang, saat ini ada beberapa tempat pariwisata, hotel, SPBU dan pabrik farmasi.
“Kami sangat mendukung program Pak Pj Bupati untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang ada di Bandung Barat,” tutur Agus.
Sementara itu, Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif mengatakan, potensi peningkatan PAD akan dibagi per wilayah kecamatan juga hingga tingkat desa. “Misalkan saja desa yang terdapat di Kecamatan Lembang, berapa hotel yang ada. Nantinya desa ikut juga mengawasi, ada tidak hotel yang tidak membayar pajak hotelnya,” sebut Arsan.
Dia menegaskan, kedepan kecamatan dan Desa akan diberikan tugas dalam hal penagihan pajak dan akan mendapatkan upah pungut 10% dari penagihan pendapatan pajak tersebut.
“Jadi tidak hanya menerima doang, aktif dong membantu kami. Jadi desa harus memberikan kontribusi juga,” tuturnya.
Masih kata Dia, untuk pembagian pendapatan pajak itu akan dibagi secara proporsional bagi desa yang menghasilkan, tidak sama tiap desanya. “Contohnya gini, PBB di Lembang lebih banyak sedangkan di desa lain sedikit. 10 persen itu untuk Desa di Lembang, kemana baginya kepada desa penghasil,” tutur Arsan.
Pembagian PAD ke desa, kata Arsan, pihaknya akan memberikan kepada desa yang aktif melakukan pemungutan pajak. “Anda bekerja Anda dapat. Tidak bekerja baginya sedikit. Dengan begitu desa dan kecamatan akan semangat bekerja membantu pemungutan, kalau semua bekerja akan tercapai tidak target PAD Rp1 triliun, ya begitu pembagiannya,” kata Arsan.
Strategi peningkatan PAD Rp1 triliun, Pj Bupati akan melibatkan semua pihak yang sudah ditentukan sesuai ketetapan perundang-undangan berkaitan dengan pajak retribusi daerah. “Itu diatur PP No 69 Tahun 2010,” katanya.
Soal reward yang akan diberikan kepada desa yang membantu dalam pungut pajak, Arsan akan memberikan lewat bantuan keuangan. “Kalau yang punya reward saya akan berikan bantuan keuangan, silakan anda gunakan, kan itu penyemangat, itu salah satu strateginya,” pungkas orang nomor satu di KBB ini. ***