NGAMPRAH,BBPOS- Sebanyak 121 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan hasil pemutakhiran data kesejahteraan yang dilakukan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Idad Saadudin, mengatakan penonaktifan tersebut dilakukan Kemensos berdasarkan rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial.
“Kemensos menghapus data berdasarkan masukan dari BPS. Salah satunya karena penerima sudah tidak masuk kategori Desil 1 sampai Desil 5, ada juga NIK yang tidak jelas, hingga terindikasi aktivitas judi online maupun pinjaman online. Faktor-faktornya banyak dan yang memahami datanya adalah BPS,” kata Idad, Selasa (23/6).
Menurutnya, masyarakat yang dinonaktifkan tidak serta merta kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan. Pemerintah pusat masih membuka ruang bagi warga yang dinilai layak untuk kembali diusulkan melalui pemerintah desa.
“Kalau sudah terlempar dari data, silakan dimasukkan lagi oleh desa karena setiap desa memiliki operator dan akses ke aplikasi pendataan. Nantinya akan diverifikasi kembali sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Idad menjelaskan, apabila peserta yang dinonaktifkan masih memenuhi kriteria penerima bantuan berdasarkan ketentuan pemerintah, maka dapat kembali difasilitasi melalui skema yang tersedia.
“Prinsipnya kalau dari APBN sudah dicoret tetapi masih memenuhi kriteria, bisa diakomodasi melalui APBD. Namun aturan mainnya tetap mengacu pada kategori Desil 1 sampai Desil 5,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, dr. Lia, memastikan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak penonaktifan tetap berjalan melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang dibiayai APBD.
“Kabupaten Bandung Barat sudah UHC. Sejak penonaktifan dilakukan sampai hari ini, sekitar 20 ribu warga sudah dimasukkan ke dalam skema UHC,” ujar dr. Lia.
Ia menyebutkan total anggaran yang disiapkan untuk mendukung program tersebut mencapai Rp81 miliar yang bersumber dari APBD dan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Perhitungan anggaran sebesar Rp 400 ribu per jiwa yang akan dicover. Pendanaannya berasal dari APBD dan bantuan keuangan provinsi,” katanya.
Menurut dr. Lia, dari total 121 ribu peserta PBI JK yang dinonaktifkan, Dinas Kesehatan memprioritaskan penanganan warga yang sedang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan mendesak.
“Kalau ada warga yang tiba-tiba berobat dan statusnya tidak aktif, langsung kami masukkan ke UHC. Kami prioritaskan yang sakit dan yang urgent. Untuk pendataan lanjutan tetap melalui Dinas Sosial,” jelasnya.
Meski dinonaktifkan dari skema bantuan pusat karena tidak lagi masuk kategori Desil 1 sampai Desil 5, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tetap berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
“Bagaimanapun mereka adalah warga Kabupaten Bandung Barat. Selama membutuhkan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah tetap berupaya mengakomodasi melalui skema yang tersedia,” pungkasnya.
