PADALARANG,BBPOS- Rumor berkembang Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jendral (Itjen) Kemendagri, Arsan Latief dikabarkan akan menjadi Pj Bupati Bandung Barat dalam waktu dekat.
Arsan sendiri pernah menjabat menjadi Lurah di Kabupaten Sidraf Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretaris Camat Sidraf, Kasubdit Barang Milik Daerah Ditjen Keuangan Daerah, Kasubdit Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Keuangan Daerah.
Kemudian dia pernah menjadi, Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Direktur Pendapatam Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Direktur Perencanaan Angaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Menanggapi Hal itu, Anggota Fraksi PDIP DPRD KBB, Deni Setiawan menangkis isu, jika Kementrain Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mempunyai jago Pj Bupati KBB di luar dari rekom yang diajukan DPRD KBB.
“Itu kan baru isu. Kita semua belum melihat surat keputusannya,” ujar Politisi moncong putih Deni ditemui awak media, Jumat ,7/9/2023.
Deni meminta, semua pihak agar berbaik sangka selama Surat Keputusan (SK) Pj Bupati Bandung Barat belum keluar dari kemenendagri.
“Walaupun Kemendagri punya kewenangan menentukan pj bupati. Tapi Kemendagri juga akan menghormati alur yang sudah ditempuh DPRD yang sudah menjaring dan menyaring serta mengusulkan nama-nama calon pj bupati melalui gubernur,” kata Deni.
Ia menjelasakan, keputusan gubernur tidak mengubah nama-nama yang sudah dijaring di DPRD untuk diusulkan ke Kemendagri.
“Maka dari itu saya sangat meyakini kalau Kemendagri akan menghargai dan menghormati ke arifan lokal. Tidak mungkin Kemendagri menunjuk pj bupati orang yang di luar rekomendasi DPRD,” ungkap Deni.
Ia berharap, masyarakat tidak terpancing atas isu yang berkembang terkait rumor penolakan PJ Bupati.
“Saya yakin Kemendagri akan mendengarkan aspirasi masyarakat yang ditampung dan diusulkan melalui usulan DPRD. Biar lah Kemendagri memilih yang terbaik dari tiga nama yang diusulkan DPRD dan gubernur,” pungkasnya.
Seperti diketahui, desas desus muncul nama Pj Bupati Bandung Barat yang direkomendasi Kemendagri di luar usulan dewan, memancing riak di masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan beberapa ormas dan LSM melakukan audensi ke DPRD Bandung Barat yang diterima langsung Ketua DPRD KBB Rismanto, Kamis 7 September 2023.
