Ngamprah,BBPOS- Persoalan dugaan penyelewengan dana bantuan modal berupa pengadaan traktor Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KBB 2019 terus mencuat.
Pasalnya, pengadaan tersebut disinyalir terdapat penyelewengan uang hingga miliaran rupiah. Namun, hingga saat ini dugaan tersebut belum juga tersentuh hukum.
Politisi senior PDIP KBB, Jejen Zaenal Arifin menyebut, ada oknum yang bermain di belakang pengadaan barang yang diperuntukkan untuk masyarakat tersebut.
“Pengadaan traktor ini miliaran rupiah kalau diuangkan. Itu uang rakyat tapi dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan politik memperkaya diri,” katanya saat ditemui BBPOS, Rabu (22/1/2020).
Ia mengatakan, dirinya sudah mengetahui jika pengadaan traktor tersebut bermasalah dan sudah masuk ke ranah hukum. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan tindak lanjutnya.
“Masyarakat Bandung Barat sudah tahu Ini (kasus traktor) sudah masuk ranah hukum. Seharusnya segara diproses agar jelas status hukumnya, nasib traktor juga penerima manfaat,” ujar mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD KBB.
Jejen mendesak, agar pihak Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut tuntas berbagai persoalan hukum yang ada di Kabupaten Bandung Barat.
“KBB ini dah semarawut beberapa persoalan yang menyengkut hukum mencuat jangan sampai gak jelas setatus hukumnya,” sebutnya.
Lebih jauh dari itu, persoalan tenaga kerja kontrak (TKK) yang membludak di Pemkab Bandung Barat juga harus mendapatkan perhatian khusus.
“TKK yang senior dibikin ngambang sedangkan yang baru direkrut oleh siapa? Harus ada kejelasan karena KBB ini bukan milik orang perorang,” sindirnya.
