• Login
  • Register
Bandung Barat Pos
  • Info KBB
  • Sosial
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Opini
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Pariwisata
  • Olahraga
  • Seputar Desa
No Result
View All Result
  • Info KBB
  • Sosial
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Opini
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Pariwisata
  • Olahraga
  • Seputar Desa
No Result
View All Result
Tulis
Bandung Barat Pos
No Result
View All Result
  • Info KBB
  • Sosial
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Opini
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Pariwisata
  • Olahraga
  • Seputar Desa

Perekrutan TKK Pemda KBB Ilegal, Dewan: OPD Berani Langgar Aturan

by Hendry Nasir
19 Desember 2019
in Hukum & Kriminal, Info KBB, Opini
Reading Time: 2 mins read
0
Perekrutan TKK Pemda KBB Ilegal, Dewan: OPD Berani Langgar Aturan
0
SHARES
3
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

Ngamprah, BBPOS – Masih adanya perekrutan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) sudah menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB, Wendi Sukmawijaya menegaskan, bahwa sangat jelas pengangkatan TKK di lingkungan Pemkab Bandung Barat sudah tidak diperbolehkan lagi.

“Aneh, masih ada yang berani dalam pengangkatan TKK yang sudah tidak diperbolehkan. Peraturan Pemerintah itu mestinya dilaksanakan dan tidak ada lagi itu perekrutan TKK,” kata Wendi.

Celah adanya kekurangan pegawai yang berada di lingkungan Pemerintah KBB, bisa menjadi bom waktu yang bermula dari perekrutan TKK oleh OPD terkait.

Wendi menuturkan, harusnya ada kebijakan dan pengendalian yang jelas serta nyata dari setiap OPD, terkait polemik TKK ini.

Karena akan menimbulkan kerugian saja, baik untuk pemerintah dalam menjalankan tupoksinya maupun bagi kenyamanan pelayanan publik setiap harinya yang ujungnya pembengkakan anggaran tak jelas dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berbagai perhitungan yang menjadi acuan di setiap OPD harus diawasi terus langkahnya, apakah sudah sesuai dalam pengelolaannya atau ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari permasalahan TKK ini.

“Kedepan harus dilaksanakan langkah tegas dan kongkret terkait kegaduhan yang terjadi, harus kita sisir berapa TKK yang bekerja optimal dan Valid dalam menutupi kebutuhan ideal dari kepegawaian di setiap OPD,” tegasnya.

Jangan sampai Pemkab ini berjalan ditempat. kesempatan bagi yang memanfaatkan dalam perjanjian kontrak, pengangkatan dan pemberhentian yang menjadi tanggung jawab OPD. Termasuk juga dalam kasus yang menjadi viral kemarin.

Tags: Anggota DewanDprd KbbKabupaten Bandung BaratKomisi IPemda Bandung BaratTKKWendi
Previous Post

Tabrakan Maut di Cijamil,1 Balita Tewas,3 Luka-luka

Next Post

Berdayakan Warga Desa Jati jadi Peternak Domba Berkualitas

Hendry Nasir

Next Post
Berdayakan Warga Desa Jati jadi Peternak Domba Berkualitas

Berdayakan Warga Desa Jati jadi Peternak Domba Berkualitas

Please login to join discussion
Facebook Twitter Instagram Youtube

© PT. Bandung Barat Media | Bandung Barat Pos

No Result
View All Result
  • .
  • Home
  • Tentang Kami

© PT. Bandung Barat Media | Bandung Barat Pos

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In