Ngamprah, BBPOS – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.
Terkait itu Fraksi PDIP KBB Rahmat mengatakan, Pemkab Bandung Barat jangan terlalu euforia atas raihan WTP yang ditetapkan oleh BPK RI. Sebab, saat ini masih banyak pekerjaan/program pemerintah yang harus di selesaikan. diantaranya kesenjangan sosial masih perlu dipehatikan.
“Selamat KBB raih WTP, selama 12 tahun Bandung Barat belum pernah WTP itu di sebab karena persoalan asset yang belum pernah dapat terselesai kan kalau tidak salah ada ribuan asset yang belum tersertifikasi,” ujar Rahmat Mulyana di Ngamprah, Selasa ( 30/6/2020).
Terlebih kata Rahmat, raihan WTP itu merupakan kado terindah di Hari Jadi KBB yang ke-13. Meski begitu bukan berarti persoalan aset ini sudh bisa terselesaikan dengan baik.
Oleh karenanya, Rahmat meminta Pemkab Bandung Barat untuk mengevaluasi kekurangan yang ada di masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) KBB. Sebab, ketika tata pemerintahan sudah bagus itu harus ada out put juga kepada masyarakat .
Rahmat menegaskan, prioritas untuk hari ini pemerintah harus fokus tentang kinerja atas program-program yang mampu menekan tingkat kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan mengurangi angka kesenjangan pendapatan. Selain itu, program yang bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia meliputi kesehatan, pendidikan.
“Saya miris ketika WTP masih masih banyak masyarakat yang terlantar, belum lagi masalah kesehatan yang belum tercover juga hunian yang kurang layak. Jadi saya tekankan WTP harus diimbangi dengan out putnya kepada rakyat,” tandasnya.
