Padalarang, BBPOS – Pemkab Bandung Barat bagikan sembako kepada warga terdampak pandemi COVID-19 sebanyak 8.000 paket sembako tersebar di 16 kecamatan.
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengatakan, bantuan sosial ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi dampak dari COVID-19 dengan jumlah bantuan yang akan dibagikan sebanyak 120.000 paket dengan beberapa tahap.
“Jadi 1 kecamatan 500 dan besok lusa dikirim kembali. Rencananya paket sembako ini totalnya sampai 120.000,” ujar Umbara di Padalarang, Selasa (21/04/2020).
Menurut Umbara, pembagian sembako tersebut akan langsung diserahkan oleh masing-masing kecamatan ke desa terdampak, dengan menilai terlebih dahulu layak tidaknya masyarakat untuk menerima.
Sebab, sasaran bantuan ini untuk masyarakat miskin baru atau pekerja yang dirumahkan. Ia meminta pihak kecamatan maupum desa untuk lebih jeli dalam mendata warganya, agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan.
“Desa yang paling tau sebetulnya harus didistribusikan kemana. jangan sampai tumpang tindih, mudah-mudahan kita tepat sasaran,” kata dia.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Bandung Barat, Heri Pratomo mengatakan, pendistribusian bantuan sosial tersebut bagi keluarga yang tercatat sebagai Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Non DTKS adalah pekerja harian yang terdampak akibat Covid-19, yaitu ojek online, pedagang, dan karyawan yang terancam PHK.
“Ini untuk yang non DTKS, hal itu berdasarkan usulan dari tiap desa di Bandung Barat, kurang lebih ada 250.000 KK yamg masuk ke Dinsos,” ujar dia.
Dari usulan itu lanjut Heri, nantinya akan tervasilitasi sesuai aturan yang diarahkan oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar). Sebab, penerima nantinya ada yang menerima bantuan dari BLT dana desa, provinsi, Kemensos dan Pemkab Bandung Barat.
Ia menambahkan, penyebaran Covid-19 di wilayah Bandung Barat berdampak pada ekonomi dan sosial warga KBB.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Pemkan Bandung Barat telah melakukan verifikasi dan validasi serta pendataan bagi rumah tinggal yang terdampak Covid-19.
Oleh karena, sebagai bahan evaluasi dalam pendistribusian, lanjut Heri, pihaknya pun akan melakukan pemadanan data dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Bandung Barat terkait NIK maupun KK, guna tidak terjadinya tumpang tindih bantuan.
“Kesulitan pasti ada karena sampai saar ini kita mendapatkan informasi dari pemerintah desa, kita sampai saat ini sedang melakukan pemadanan data terkait NIK maupun KK dengan disdukcapil,” pungkasnya.
