• Login
  • Register
Bandung Barat Pos
  • Info KBB
  • Sosial
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Opini
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Pariwisata
  • Olahraga
  • Seputar Desa
No Result
View All Result
  • Info KBB
  • Sosial
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Opini
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Pariwisata
  • Olahraga
  • Seputar Desa
No Result
View All Result
Tulis
Bandung Barat Pos
No Result
View All Result
  • Info KBB
  • Sosial
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Opini
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Pariwisata
  • Olahraga
  • Seputar Desa

Pelayanan Adminduk Lumpuh, Komisi I DPRD KBB: Honorer dan Pimpinan Minim Komunikasi

by Suwitno Gimnastiar
16 Agustus 2022
in Headline, Info KBB, Politik
Reading Time: 1 min read
0
Pelayanan Adminduk Lumpuh, Komisi I DPRD KBB: Honorer dan Pimpinan Minim Komunikasi
0
SHARES
193
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

NGAMPRAH, BBPOS – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Sunarya Erawan menyoroti lumpuhnya pelayanan Adminduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) KBB, Senin (15/8/2022).

Menurut Sunarya, peristiwa itu terjadi diakibatkan oleh minimnya komunikasi antara pegawai honorer dan pimpinan pada dinas terkait.

“Komunikasi seharusnya jalan terus, cobalah pimpinannya (Kadis Dukcapil) mengambil langkah agar hal ini tidak berkelanjutan,” ujar Sunarya saat dihubungi.

Ia mengatakan, lumpuhnya pelayanan Adminduk baik pada dinas maupun di 16 kecamatan, berdampak pada masyarakat Bandung Barat. Terutama kata Sunarya, pelayanan Adminduk salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Itu tidak bagus, saya sebetulnya dengan temen-temen Komisi I sejak lama sudah menyarankan Pemerintah Daerah Bandung Barat untuk segera mengambil langkah konkret terkait keberadaan tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemda,” kata Sunarya.

“Kalau mereka kemudian mogok lalu mengganggu pada pelayanan yang lumpuh, Plt Bupati Bandung Barat harus segera mengambil langkah yang bijaksana jangan dinantikan,”sambungnya.

Meski demikian, Sunarya menilai, keberadaan TKK masih sangat diperlukan oleh pemerintah. Pasalnya, saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda sedikit.

“ASN kita kurang, karena itu pemerintah sebetulnya masih membutuhkan TKK. Saya berharap pemda dapat mengambil langkah yang bijaksana saat ini,” pungkasnya.

Tags: #kabupaten bandung barat#pemda bandung baratKomisi I DPRD KBBpelayanan KTP KK Akte LahirTKK
Previous Post

Pegawai Disdukcapil Mogok Kerja, Ini Alasannya

Next Post

Pengamat: Hambat Pelayanan di KBB, Sanksi Berat Bagi Kasi, Kabid, Kadis

Suwitno Gimnastiar

Next Post
Pengamat: Hambat Pelayanan di KBB, Sanksi Berat Bagi Kasi, Kabid, Kadis

Pengamat: Hambat Pelayanan di KBB, Sanksi Berat Bagi Kasi, Kabid, Kadis

Please login to join discussion
Facebook Twitter Instagram Youtube

© PT. Bandung Barat Media | Bandung Barat Pos

No Result
View All Result
  • .
  • Home
  • Tentang Kami

© PT. Bandung Barat Media | Bandung Barat Pos

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In