NGAMPRAH, BBPOS – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Sunarya Erawan menyoroti lumpuhnya pelayanan Adminduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) KBB, Senin (15/8/2022).
Menurut Sunarya, peristiwa itu terjadi diakibatkan oleh minimnya komunikasi antara pegawai honorer dan pimpinan pada dinas terkait.
“Komunikasi seharusnya jalan terus, cobalah pimpinannya (Kadis Dukcapil) mengambil langkah agar hal ini tidak berkelanjutan,” ujar Sunarya saat dihubungi.
Ia mengatakan, lumpuhnya pelayanan Adminduk baik pada dinas maupun di 16 kecamatan, berdampak pada masyarakat Bandung Barat. Terutama kata Sunarya, pelayanan Adminduk salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Itu tidak bagus, saya sebetulnya dengan temen-temen Komisi I sejak lama sudah menyarankan Pemerintah Daerah Bandung Barat untuk segera mengambil langkah konkret terkait keberadaan tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemda,” kata Sunarya.
“Kalau mereka kemudian mogok lalu mengganggu pada pelayanan yang lumpuh, Plt Bupati Bandung Barat harus segera mengambil langkah yang bijaksana jangan dinantikan,”sambungnya.
Meski demikian, Sunarya menilai, keberadaan TKK masih sangat diperlukan oleh pemerintah. Pasalnya, saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda sedikit.
“ASN kita kurang, karena itu pemerintah sebetulnya masih membutuhkan TKK. Saya berharap pemda dapat mengambil langkah yang bijaksana saat ini,” pungkasnya.
