Ngamprah, BBPOS – Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna meminta Pemerintah Desa (Pemdes) membantu pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro.
Menurutnya, upaya tersebut didukung dengan mengoptimalkan anggaran yang dimiliki atau menggunakan potensi Pendapatan Asli Desa (PAD) yang ada hingga PPKM mikro berakhir pada 22 Februari 2021.
“Saya kira para kades sudah tau bagaimana bisa melakukan itu, walaupun anggaran belum ada,” katanya saat ditemui BBPOS usai membuka Muscab III APDESI KBB, Rabu (10/2/2021.
Ia menambahkan, meskipun Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 belum cair hingga saat ini. Namun, dirinya tidak ingin tahu soal anggaran, sebab lanjut dia Pemdes diminta harus melaksanakan PPKM berskala mikro sesuai intruksi pemerintah pusat.
“Ini sudah intruksi dari pemerintah pusat, mudah-mudahan PPKM yang dilaksanakan sejak hari kemarin ini mampu menekan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat,” katanya.
Senada dengan Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) KBB, Wandiana mengatakan kepala desa wajib melaksanakan PPKM meski anggaran Dana Desa belum cair.
Ia menjelaskan, tiap desa/kelurahan wajib membuat posko penanggulangan Covid-19 dan melakukan pembatasan sosial bagi RT/RW yang masuk zona merah.
Menurut Wandi, untuk menjalankan hal itu pemerintah desa bisa meminjam dulu dana dari APBD, Camat, atau bila perlu uang pribadi.
“PPKM ini mau tak mau mesti jalan meski dana desa belum cair. Anggarannya bisa pakai PAD, minjam dari camat, atau uang pribadi dulu, yang penting jalan,” paparnya.
Sementara itu, Ketua APDESI Jabar, Dede Kusdinar mengatakan, tidak semua desa memiliki potensi PAD baik Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) maupun tanah carik yang luas.
“Sehingga sekarang saya harapkan para kades itu mempunyai inovasi, bagaimana mengembangkan potensi keuangan yang ada,”katanya.
Ia menyebut, saat ini pihak APDESI Jabar akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kesiapan desa dalam menggunakan PAD yang dimiliki sebelum DD tersebut cair.
“Sekarang kita menunggu Juklas Juklisnya seperti apa, yang pasti tidak semua desa memiliki PAD yang besar,” pungkasnya.
