CIMAHI,BBPOS- Nasib pilu dialami Asep Yoga Prayoga (47), warga Kampung Cadas Gorowong RT 04 RW 06 Desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang kini terbaring lemah di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Selain berjuang melawan penyakit Tuberkulosis (TBC) yang disertai komplikasi, Asep juga dihantui persoalan biaya pengobatan.
Asep divonis menderita TBC dan mengalami komplikasi dengan penyakit lainnya. Kondisi tersebut membuatnya harus menjalani perawatan intensif, sementara keterbatasan ekonomi semakin memperberat beban hidupnya.
BPJS Kesehatan yang dimiliki Asep masih berstatus mandiri. Akibatnya, ia tetap dibebani biaya perawatan karena memiliki tunggakan iuran yang belum terbayarkan.
Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, Hj. Ida Widaningsih, mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi Asep tergolong tidak mampu. Sehari-hari, Asep hanya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi kesehatannya yang terus menurun membuatnya tak lagi bisa bekerja dan kehilangan sumber penghasilan.
“BPJS-nya masih mandiri. Untuk dialihkan ke BPJS yang disubsidi pemerintah, tetap harus melunasi tunggakan premi sekitar Rp10 juta,” ujar Ida, Selasa (27/1/2026).
Ida mengaku telah berupaya membantu Asep dengan menghubungi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat terkait kemungkinan pengalihan BPJS mandiri ke BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pada prinsipnya, Dinkes siap memfasilitasi proses tersebut, namun terkendala persoalan tunggakan BPJS.
Ia juga telah berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Namun, kebijakan yang berlaku tetap mengharuskan tunggakan tersebut dilunasi terlebih dahulu.
“Saya sudah koordinasi dengan BPJS Bandung Barat, tapi jawabannya tetap sama, tunggakan harus dibayar dulu. Katanya itu kebijakan pusat,” bebernya.
Menurut Ida, persoalan ini semakin rumit karena Asep tidak memahami mekanisme pengalihan kepesertaan BPJS. Ketidaktahuan tersebut justru membuat pasien kurang mampu seperti Asep berada dalam kondisi terjepit.
“Akibat ketidaktahuan Pak Asep, akhirnya seperti ini. Tapi apakah tidak ada solusi lain dari pemerintah atau BPJS sendiri? Masa warga kurang mampu dibiarkan menghadapi kondisi seperti ini,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia berharap ada kebijakan khusus atau pengecualian bagi warga tidak mampu yang sedang sakit serius, agar tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan secara layak.
“Harus ada solusi. Tolonglah ada kebijakan khusus jika berhadapan dengan warga yang benar-benar tidak mampu seperti ini,” pungkasnya
