NGAMPRAH,BBPOS- Kasus dugaan asusila yang menjerat salah seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuai keprihatinan dari Komisi I DPRD KBB.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB, Sandi, mengaku sedih sekaligus kecewa atas peristiwa yang mencoreng citra birokrasi.
“Saya merasa sedih dan kecewa kejadian ini menimpa lingkungan ASN. Ke depan kita harus terus berbenah, untuk pendidikan dan pelayanan yang lebih baik lagi,” kata Sandi, Rabu (10/9).
Ia menegaskan, disiplin merupakan kunci utama perbaikan pelayanan publik. Karena itu, kelembagaan pemerintahan dituntut untuk mempertegas aturan terkait kedisiplinan, agar kasus serupa tidak terulang.
Disingung terkait rekrutmen ASN, Sandi menilai sistem yang berjalan selama ini sudah cukup baik. Namun, persoalan moral dan karakter ASN tetap kembali pada diri masing-masing.
“Kalau rekrutmen sudah lumayan baik. Tetapi ini dikembalikan lagi terhadap karakter dan moral seseorang. Ke depan saya mendorong agar pembinaan kerohanian juga ditingkatkan, karena mental dan spiritual harus seimbang,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi oleh BKPSDM memang sudah berjalan. Tetapi, aspek moral tetap harus menjadi perhatian serius.
“Makanya ASN harus sadar diri dan sadar posisi. Apalagi kasus ini, saya ngeri,” kata Sandi.
Ia juga mendorong Pemkab KBB untuk membangun kultur birokrasi yang berlandaskan spiritualitas, sejalan dengan visi-misi Bupati Jeje Ritchie Ismail.
“Harus ditanamkan karakter ASN yang berakhlak dan berbudi pekerti baik. Itu akan saya dukung penuh,” tegasnya.
Terkait langkah ke depan, Sandi menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan BKPSDM. Ia mengakui adanya kelengahan sehingga kasus ini bisa terjadi.
“Ya, jujur kita kecolongan karena sama sekali tidak menyangka. Ini sudah sangat merusak citra, apalagi polisi juga sudah menetapkan status hukum,” pungkasnya.
