PADALARANG, BBPOS- Puluhan perwakilan tenaga kerja kontrak (TKK) dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda Bandung Barat menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB pada Rabu 7 September 2021.
Massa yang tergabung dalam organisasi Presedium Honorer Bandung Barat itu mempertanyakan nasib mereka pasca adanya aturan penghapusan honorer dari Pemerintah Pusat, November 2023 mendatang.
Pantauan BBPOS di lokasi puluhan TKK tersebut datang dengan berpakaian hitam putih langsung masuk ke ruangan audensi.
Satu per satu perwakilan dari OPD menyampaikan aspirasinya, salah satunya meminta kejelasan Pemda KBB terkait gaji. Pasalnya, APBD hanya mencantumkan anggaran upah hanya 9 bulan atau sampai September 2022.
“Kali ini kita memperjuangkan nasib kita. Memperjuangkan anak-anak istri. Mari kita terus berjuang kawan-kawan,” kata Koordinator Presedium Honorer Bandung Barat, Agie A Prawirakusuma di hadapan masa honorer.
Setelah berkumpul di depan Gedung DPRD KBB puluhan masa diterima anggota dan pimpinan Komisi 1. Masa mendesak ada solusi konkret terkait dua masalah ini.
“Kita harap ada solusi. Mari kita sampaikan unek-unek kita ke perwakilan rakyat,” imbuhnya.
Hingga pukul 13:27 WIB, masa masih menggelar audiensi. Akibat tak bisa tertampung sebagian masa berada di luar dan di tempatkan di ruangan lainnya.***
