Padalarang,BBPOS- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga legislatif harus tetap menjalankan fungsinya dengan baik dalam kondisi apapun.
Hingga perjalanan Kabupaten Bandung Barat ke 13 tahun ini, tentunya berbagai keinginan masyarakat Bandung Barat harus dapat diwujudkan sebagaimana harapan dan cita-cita.
Sebagai lembaga pengawas Pemerintah Daerah (eksekutif), keberadaan DPRD KBB tentunya menjadi ujung tombak harapan masyarakat Bandung Barat. Terlebih dalam situasi di tengah pandemi COVID-19, berbagai program Pemkab Bandung Barat harus ditunda.
Keberadaan 50 legislator yang merupakan putera puteri terbaik KBB tersebut, diharapkan mampu membawa aspirasi masyarakat dari berbagai latar belakang perbedaan baik suku, ras dan agama.
Ketua DPRD KBB, Rismanto mengatakan, sepanjang perjalanannya saat ini, perbaikan taraf hidup, pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan maupun optimalisasi pelayanan publik masih menjadi PR bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
“Peran DPRD KBB konsisten dalam Mewujudkan tujuan pemekaran daerah otonom baru (KBB). Itu akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan,”kata Rismanto, Kamis (18/6).
Ia menambahkan, perjalanan KBB hingga 13 tahun ini tentunya harus disyukuri dengan berbagai prestasi yang telah ditoreh. Termasuk rasa bangga dan salut terhadap para penggagas berdirinya Kabupaten Bandung Barat.
“Para pendiri KBB dan para pemimpin yang terdahulu sudah memberikan yang terbaik. Pembangunan infrastruktur sudah banyak kemajuan, hari ini pelayanan publik cukup mudah, kalau dulu jauh harus ke Kabupaten Bandung,”jelasnya.
Ia mengakui, sejauh ini masih banyak kekurangan yang seyogyanya diperbaiki setiap tahun. Hal tersebut guna mewujudkan seluruh harapan dan keinginan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini masih ada kekurangan. Diantaranya pemerataan pembangunan ada yang lancar dan ada juga yang belum optimal,”katanya.
Rismanto menyebut, dengan stimulan berbagai program pembangunan, angka kemiskinan di daerah tertentu di Kabupaten Bandung Barat diharapkan mampu diapgrade dengan waktu yang lebih cepat.
“Apa yang masih menjadi persoalan hari ini, tentunya DPRD KBB dan Pemkab Bandung Barat senantiasa sekuat tenaga dengan kemampuan yang ada mewujudkan seluruh keinginan masyarakat,”katanya.
Sementara itu, DPRD KBB juga saat ini tengah konsen terhadap penanganan COVID-19 yang menimpa beberapa daerah di Kabupaten Bandung Barat. Termasuk mempersiapkan segala hal terkait penanganan pasca pandemi tersebut.
“Tentunya kita berperan aktif dalam masa pandemi sesuai dengan tupoksi DPRD KBB yakni pengawasan terhadap penanganan COVID-19.Baik dari segi tracing, testing dan isolasi,”kata Rismanto.
Ia menjelang, salah satu langkah kongkret dari DPRD KBB dalam penanganan pandemi ini adalah dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) COVID-19. Tujuan dibentuknya panja adalah agar penanganan COVID-19 di KBB berjalan optimal.
“Sebelumnya, kita menangani dari segi kesehatan dan mengawasi pendistribusian sembako sampai kepada masyarakat yang terdampak COVID-19,”katanya.
Ia menegaskan, pada masa transisi dari masa pandemi hingga AKB ini, fokus DPRD KBB adalah melakukan pemulihan ekonomi (recovery) bagi masyarakat terdampak COVID-19.
“Sejauh ini aspirasi yang ada di kalangan masyarakat adalah terkait bantuan ekonomi pasca pandemi. Karena sebagian besar masyarakat dari berbagai kalangan terdampak secara ekonomi,”katanya.
